Partai Demokrat Tegaskan Kepatuhan pada Konstitusi Terkait Mekanisme Pilkada

Partai Demokrat memilih untuk menempatkan konstitusi sebagai pijakan utama dalam menyikapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Sikap ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Provinsi Gorontalo pada Minggu, 5 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Herman Khaeron menjelaskan bahwa perdebatan mengenai Pilkada 2029 maupun perubahan sistem penyelenggaraan pemilu masih terlalu dini untuk dibahas saat ini. Pengurus internal partai berlambang mercy tersebut saat ini masih fokus menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan gugatan hasil yang tersisa dari Pilkada Serentak 2024.

"Masih jauh sebenarnya bicara untuk Pilkada. Kami capeknya yang Pilkada 2024 kemarin aja belum selesai. Masih ngurus ada yang banding, ada yang menggugat, belum selesai. Masih capek," kata Herman Khaeron, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Kendati demikian, Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat tersebut memastikan pihaknya bakal menghormati dan melaksanakan model pemilihan apa pun yang nantinya diputuskan oleh negara selama memiliki dasar hukum yang sah.

"Pokoknya yang pasti Demokrat akan taat sama konstitusi. Apa yang diputuskan konstitusi, ya itu yang kita laksanakan," ujar Herman Khaeron, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Menurut Herman, perdebatan terkait sistem pemilihan langsung atau melalui mekanisme lain tidak boleh mengalihkan substansi utama dari demokrasi. Ia menilai esensi dari proses politik adalah melahirkan sosok pemimpin yang berorientasi penuh pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat luas.

"Tujuan akhirnya kan kepada masyarakat juga. Kita mengabdi pada masyarakat," kata Herman Khaeron, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Partai Demokrat menilai setiap perubahan dalam sistem demokrasi harus melalui pembahasan yang matang demi mencegah ketidakpastian politik. Herman menambahkan bahwa seluruh kader memiliki kewajiban untuk terus menjaga stabilitas politik nasional.

"Yang terpenting bukan sekadar bagaimana mekanisme pemilihannya, tetapi bagaimana proses itu melahirkan pemimpin yang mampu bekerja, melayani, dan mengabdi kepada masyarakat," ujar Herman Khaeron, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.