DKP Gorontalo Dorong Hilirisasi dan Daya Saing Ekspor Komoditas Tuna

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus berupaya memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan daya saing komoditas tuna di pasar ekspor. Langkah ini dilakukan melalui kunjungan kerja ke PT Benteng Laut Sejahtera (BLS) di Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada Jumat (17/7), seperti dilansir dari Gotimes.

Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, tersebut berlangsung di sela agenda konsultasi dan koordinasi dengan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung. PT BLS dikenal sebagai perusahaan pengolahan sekaligus eksportir tuna yang memasok produk ke pasar Amerika Serikat.

Agenda ini bertujuan mendapatkan gambaran mengenai rantai pasok bahan baku tuna asal Gorontalo. Selain itu, kunjungan tersebut menjadi sarana menjajaki peluang penguatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan industri pengolahan dan ekspor hasil perikanan.

Aryanto mengungkapkan, berdasarkan hasil diskusi dengan manajemen PT BLS, sekitar 30 persen kebutuhan bahan baku tuna perusahaan selama dua tahun terakhir berasal dari Provinsi Gorontalo.

"Informasi yang kami peroleh dari pihak PT BLS menunjukkan bahwa kontribusi Gorontalo terhadap pasokan bahan baku tuna cukup besar. Bahkan, mereka menyampaikan bahwa tuna asal Gorontalo memiliki kualitas yang sangat baik dengan ukuran rata-rata berkisar antara 30 hingga 70 kilogram per ekor. Hal ini menjadi potensi yang harus terus kita jaga dan tingkatkan," kata Aryanto.

Menurut Aryanto, tingginya kontribusi tersebut menjadi bukti bahwa perairan Gorontalo memiliki potensi besar dalam mendukung industri pengolahan dan ekspor hasil perikanan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan sumber daya ikan serta meningkatkan nilai tambah melalui penguatan sektor hilir.

Aryanto menjelaskan, PT BLS telah menjalin kemitraan dengan sejumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau mini plant di Provinsi Gorontalo guna menjaga kontinuitas pasokan bahan baku. Kerja sama ini tidak hanya mencakup pembelian hasil tangkapan, tetapi juga pendampingan kepada nelayan, termasuk fasilitasi pengurusan perizinan penangkapan ikan agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen PT BLS turut menyampaikan harapan agar pemerintah terus memberikan dukungan kepada nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana penangkapan yang lebih modern.

Menurut pihak perusahaan, peningkatan kapasitas armada penangkapan, baik melalui kapal berukuran lebih besar maupun modernisasi armada, akan memungkinkan nelayan menjangkau daerah penangkapan yang lebih jauh. Hal itu dinilai dapat meningkatkan produktivitas serta menghasilkan tuna dengan kualitas yang memenuhi standar pasar ekspor.

Menanggapi masukan tersebut, Aryanto menegaskan bahwa aspirasi dari pelaku usaha akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merumuskan kebijakan pengembangan perikanan tangkap ke depan.

"Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, UPI, dan nelayan menjadi kunci dalam memperkuat daya saing perikanan Gorontalo. Dengan dukungan sarana yang memadai serta peningkatan kapasitas nelayan, kita optimistis komoditas tuna Gorontalo akan semakin mampu bersaing di pasar internasional dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat pesisir," ujarnya.

Melalui penguatan kemitraan dengan industri pengolahan dan eksportir, DKP Provinsi Gorontalo berharap rantai pasok komoditas tuna semakin kuat. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan serta mendongkrak kesejahteraan nelayan seiring berkembangnya pasar ekspor.