DKP Gorontalo Perkuat Hilirisasi Tuna dan Rumput Laut Bersama KKP

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong hilirisasi komoditas tuna dan rumput laut pada Kamis (23/7/2026), sebagaimana dilansir dari Gotimes.

Langkah strategis tersebut dibahas langsung oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo Aryanto Husain bersama sejumlah direktorat KKP di Jakarta. Selain hilirisasi, pembahasan mencakup peningkatan nilai tambah sektor kelautan, modernisasi armada penangkap ikan, hingga penguatan ekonomi produktif masyarakat pesisir.

Dalam pertemuan bersama Direktorat Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP yang dipimpin Ali Rahmat Iman Santoso, terungkap bahwa komoditas tuna Gorontalo memiliki kualitas tinggi yang diakui eksportir Bitung. Sementara untuk komoditas rumput laut, lahan seluas 1.600 hektare telah disiapkan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Aryanto Husain menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengolahan dan modernisasi kapal penangkap ikan demi menjaga kontinuitas bahan baku di sektor hulu.

"Modernisasi armada perlu didorong untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kontinuitas bahan baku. Kami juga membutuhkan dukungan dalam penguatan jaminan mutu serta fasilitasi dan penjembatanan dengan investor potensial untuk pengembangan industri pengolahan tuna di Gorontalo," ujar Aryanto Husain, Kepala DKP Provinsi Gorontalo.

Ia menambahkan bahwa potensi besar di daerah tidak boleh berhenti hanya pada tahap produksi primer tanpa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal.

"Kita ingin potensi tuna dan rumput laut yang ada di Gorontalo tidak berhenti pada sektor produksi. Hilirisasi harus menjadi bagian penting agar nilai tambah komoditas dapat dirasakan masyarakat dan mampu membuka peluang investasi di daerah," kata Aryanto Husain, Kepala DKP Provinsi Gorontalo.

Guna mendukung upaya tersebut, Ditjen PDSPKP siap memfasilitasi perizinan berusaha, penguatan kelembagaan, serta sertifikasi seperti Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Di samping itu, koordinasi dengan Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan Muhammad Idnillah memaparkan rencana pembangunan 1.582 kapal secara bertahap hingga 2028. Sebanyak 50 unit kapal berkapasitas 30 GT, 200 GT, dan 500 GT di antaranya sedang dibangun pada tahun 2026.

Sektor pemberdayaan masyarakat juga disentuh melalui diskusi bersama Direktur Jasa Bahari Ditjen Pengelolaan Kelautan R. Bambang A.N. terkait Program LAUTRA. Gorontalo menjadi lokasi proyek percontohan Dana Ekonomi Produktif Bergulir (DEPB) 2026 yang kini diperluas ke tiga wilayah, yakni Desa Bongo, Desa Olele, dan Desa Botutonuo.

Aryanto menegaskan keberlanjutan sinergi dengan pemerintah pusat sangat krusial agar seluruh program memberikan dampak langsung pada kesejahteraan warga.

"Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat ini penting untuk memastikan program kelautan dan perikanan di Gorontalo dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Aryanto Husain, Kepala DKP Provinsi Gorontalo.

Ia menaruh harapan besar agar dukungan pusat dapat mempercepat masuknya investasi dan memperluas jangkauan pasar produk lokal.

"Harapannya, potensi kelautan dan perikanan Gorontalo bisa dikelola secara lebih optimal, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan begitu, produktivitas meningkat, investasi tumbuh, dan masyarakat pesisir mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar," kata Aryanto Husain, Kepala DKP Provinsi Gorontalo.