DKP Gorontalo Perkuat Pengawasan Kelautan Bersama PSDKP Bitung

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo memperkuat keterpaduan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Langkah ini dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung, seperti dikutip dari Gotimes. Agenda yang berlangsung pada 15–18 Juli 2026 tersebut memfokuskan pembahasan pada rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pengawasan SDKP di Provinsi Gorontalo.

Upaya interlembaga ini bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengelolaan sektor bahari yang berkelanjutan. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kepala DKP Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, serta Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Pengawasan SDKP. Hadir pula Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan PSDKP Bitung, Pengawas Perikanan Ahli Muda, hingga Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K).

Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menilai perpanjangan kesepakatan tersebut sebagai langkah strategis demi membangun keterpaduan pelaksanaan pengawasan di lapangan.

"Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan semakin memperkuat keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo. Dengan kolaborasi yang baik, pengawasan dapat berjalan lebih optimal sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berlangsung secara tertib, taat hukum, dan berkelanjutan," ujar Aryanto. Kemitraan ini diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang laut yang patuh hukum dengan asas kebersamaan dan saling mendukung sesuai regulasi yang berlaku. Aryanto menambahkan bahwa koordinasi yang kokoh, sirkulasi informasi yang cepat, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi faktor krusial dalam menjaga kelestarian ekosistem laut.

Ruang lingkup dokumen perpanjangan PKS ini mencakup pengawasan wilayah laut, penanganan pelanggaran hukum, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga pertukaran data. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berharap tingkat kepatuhan regulasi meningkat demi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di Gorontalo.