DPRD Gorut Desak Dinas Perikanan Maksimalkan PAD Tanpa Alasan Cuaca

Potensi besar sektor kelautan di Kabupaten Gorontalo Utara kini mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif setempat. Sektor yang seharusnya menjadi penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal oleh instansi terkait. Kritik ini mengemuka dalam rapat pembahasan anggaran yang dipimpin oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu.

Dilansir dari Gotimes, legislatif secara khusus menyoroti kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan dalam menggenjot penerimaan daerah. Dalam evaluasi tersebut, terungkap data realisasi dari dua jenis pungutan yang dikelola oleh dinas terkait. Untuk kategori Retribusi Pelelangan Ikan, capaiannya berhasil melampaui target yang ditetapkan, yakni terealisasi sebesar Rp113 juta dari target awal Rp112 juta.

Namun, kondisi berbeda terlihat pada sektor Retribusi Sentra Pengolahan Ikan. Dari target penerimaan sebesar Rp6 juta, instansi tersebut baru mampu membukukan realisasi senilai Rp2 juta.

Merespons capaian tersebut, Windra mengkritisi kebiasaan menjadikan kondisi alam sebagai dalih atas minimnya penerimaan. Menurutnya, faktor cuaca buruk maupun gelombang tinggi yang sering mengganggu aktivitas nelayan tidak boleh terus-menerus dijadikan tameng pembenaran. "Soal badai dan ombak itu di luar kendali kita, tidak usah dipersoalkan.

Yang perlu kita rumuskan adalah apa yang berada dalam otoritas kita sebagai dinas pengampu untuk meningkatkan PAD. Alasan ombak tidak boleh dijadikan alasan yang menggeneralisasi tidak tercapainya PAD," tegas Windra.

Pemerintah daerah dituntut untuk lebih memfokuskan energi pada aspek-aspek yang memang berada di bawah kendali kewenangan mereka. Apalagi, letak geografis wilayah pesisir Gorontalo Utara memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Guna merealisasikan hal itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan diminta untuk segera merancang langkah-langkah strategis yang terukur. Windra menekankan pentingnya ketersediaan sebuah dokumen teknis yang dapat dijadikan panduan terpadu bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan dinas tersebut.

"Kami berharap ada rumusan dan strategi teknis yang sudah dirumuskan secara baku oleh Dinas Perikanan. Dokumen itu menjadi kerangka kerja seluruh PNS di dinas tersebut, khususnya dalam peningkatan PAD. Ide-ide inovatif harus terdistribusi ke seluruh pegawai agar bisa bekerja secara kolektif," ujarnya.

Tidak hanya terbatas pada instansi perikanan, dorongan serupa juga diarahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disarankan memiliki pedoman teknis masing-masing guna mengoptimalkan penggalian PAD sesuai ruang lingkup kerjanya. Sebagai langkah lanjutan, pihak legislatif juga mendorong dinas terkait untuk tidak hanya mengandalkan retribusi eksisting.

Eksplorasi terhadap potensi sumber pungutan baru yang sah secara hukum dinilai sangat krusial agar sektor maritim benar-benar bisa menjelma menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Gorontalo Utara.