Pemkab Gorontalo Utara Gelar Forum Konsultasi Publik RSUD ZUS

Upaya pembenahan RSUD dr. Zainal Umar Sidiki di Kabupaten Gorontalo Utara terus dimaksimalkan melalui Forum Konsultasi Publik. Agenda ini dipimpin oleh Ketua Tim Penyehatan RSUD, Irwan Abudi Usman, sebagaimana dilansir dari Gotimes.

Irwan, yang juga menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, menegaskan pentingnya forum tersebut. Wadah ini dirancang khusus untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan rekomendasi nyata bagi perbaikan rumah sakit.

Pelaksanaan forum ini menghadirkan berbagai elemen pemangku kepentingan di wilayah Gorontalo Utara. Hadir di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki beserta jajaran manajemen, serta para kepala puskesmas.

Selain jajaran birokrasi dan tenaga medis, kegiatan tersebut turut melibatkan unsur masyarakat, media massa, perwakilan akademisi, dan organisasi profesi sipil. Keterlibatan lintas sektor dianggap krusial untuk membedah kondisi rumah sakit secara menyeluruh.

Perspektif yang beragam dari berbagai elemen dinilai mampu memberikan gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan. Masukan dari publik dan tenaga kesehatan menjadi pijakan utama dalam mengevaluasi kinerja fasilitas kesehatan daerah tersebut.

Dalam arahannya, Irwan menekankan bahwa aspirasi publik harus ditempatkan sebagai landasan utama evaluasi. Komunikasi dua arah antara pengelola fasilitas kesehatan dan masyarakat perlu dibangun secara konsisten.

"Yang harus kita lihat adalah bagaimana kita menerima aspirasi dari masyarakat terkait keberadaan rumah sakit. Ada dari media, masyarakat, organisasi, dan khususnya dari Dinas Kesehatan. Ini merupakan komunikasi yang harus kita lihat sebagai bahan perbaikan untuk melakukan sesuatu dengan rumah sakit ini," kata Irwan.

Proses penyehatan institusi medis tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah atau manajemen rumah sakit semata. Pengelola wajib mendengarkan rekam pengalaman, kebutuhan riil, serta harapan warga selaku pengguna layanan utama.

Irwan merincikan tiga aspek mendasar yang wajib menjadi fokus perhatian bersama. Aspek pertama mencakup penerimaan dan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat secara terbuka.

Poin kedua menekankan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait dalam pengawalan proses perbaikan. Sementara poin ketiga berfokus pada keberhasilan pembenahan dalam membangun serta memulihkan kembali tingkat kepercayaan publik terhadap rumah sakit.

Isu-isu operasional yang mencuat di lapangan juga diingatkan agar segera ditangani tanpa pembiaran. Keterbukaan informasi dinilai menjadi instrumen krusial untuk mencegah berkembangnya krisis kepercayaan di tengah warga.

"Ketika muncul persoalan, ini harus menjadi bentuk komunikasi untuk menghadapi krisis. Kita harus mengelola situasi agar rumah sakit menjadi baik," ujar Irwan.

Perumusan Rekomendasi Berbasis Data

Irwan memberikan penekanan keras agar pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tidak berhenti pada tataran diskusi formal. Setiap pandangan dan masukan peserta harus bermuara pada dokumen rekomendasi yang konkrit.

"Menurut saya, hasil forum ini bukan cuma sekadar ngomong, diskusi ataupun dialog. Tetapi paling tidak ada rekomendasi yang harus diterima. Rekomendasi kepada siapa? Kepada yang berkepentingan," tegas Irwan.

Rekomendasi tertulis tersebut nantinya diserahkan langsung kepada pihak-pihak yang memegang kewenangan mengambil kebijakan. Pendekatan ini memastikan setiap suara masyarakat terkonversi menjadi tindakan nyata di tingkat regulasi maupun operasional.

Pengambilan keputusan terkait arah kebijakan dan pengalokasian anggaran rumah sakit juga diwajibkan berbasis pada data serta hasil kajian ilmiah. Landasan yang terukur akan menjamin ketepatan sasaran dari setiap program pembenahan.

Prinsip keterbukaan informasi turut menjadi sorotan utama dalam tata kelola fasilitas publik. Masyarakat memerlukan kepastian dan transparansi saluran komunikasi saat menyampaikan keluhan atau mengalami kendala pelayanan.

Forum lintas sektor ini diharapkan menjadi sarana evaluasi kolektif yang mampu memetakan hambatan sekaligus menyusun langkah taktis. Pembenahan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui komitmen merealisasikan seluruh rekomendasi yang disepakati.

"Jangan berhenti pada hasil konsultasi publik. Yang penting adalah rekomendasinya. Kalau kita hanya berbicara teori dan berdiskusi tanpa menghasilkan rekomendasi, itu yang perlu kita evaluasi," kata Irwan.