DPRD Boalemo Minta Pemkab Utamakan Efisiensi Dibanding Utang

Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Harijanto Mamangkey mendesak pemerintah daerah agar memaksimalkan ruang efisiensi anggaran ketimbang buru-buru menambah utang daerah, sebagaimana dilansir dari Ulanda saat Rapat Paripurna DPRD Boalemo pada Senin, 3 Agustus 2026.

Sikap tersebut disampaikan Harijanto saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Ia menekankan opsi opsi pinjaman daerah seharusnya menjadi pilihan terakhir.

Meskipun mendukung rencana peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan Rumah Sakit Iwan Bokings (RSIB), Harijanto menyoroti mekanisme pembiayaan agar tidak menciptakan tekanan fiskal di masa mendatang.

"Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Tujuan itu baik dan harus didukung. Tetapi dari sisi pembiayaan, kami melihat masih ada ruang efisiensi sebelum pemerintah memilih opsi pinjaman daerah," ujar Harijanto, Anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

Menurutnya, peninjauan ulang dapat dilakukan pada sejumlah pos belanja APBD yang belum mendesak, seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan rapat di hotel, untuk dialihkan ke sektor prioritas termasuk RSIB.

"Pinjaman daerah tentu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, sebelum menambah kewajiban jangka panjang, alangkah baiknya seluruh potensi efisiensi anggaran dimaksimalkan terlebih dahulu," kata Harijanto, Anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

Ia menepis anggapan bahwa pandangan Fraksi PDI Perjuangan bentuk penolakan terhadap pengembangan rumah sakit daerah. Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat harus disokong skema pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan.

"Kami ingin pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Yang kami dorong adalah agar sumber pembiayaannya dipilih secara bijaksana sehingga tidak membebani kemampuan fiskal daerah pada masa mendatang," ujar Harijanto, Anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

Harijanto juga mendorong Pemkab Boalemo membuka opsi kajian pembiayaan lain seperti optimalisasi pendapatan daerah, realokasi anggaran, dan efisiensi operasional guna menjaga fleksibilitas APBD.

"Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, tanpa mengurangi kemampuan pemerintah membiayai program prioritas lainnya," kata Harijanto, Anggota DPRD Kabupaten Boalemo.