DPRD Bone Bolango Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025

DPRD Kabupaten Bone Bolango menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 23 Juni 2026. Pembahasan ini bertujuan menguji efektivitas, kepatuhan aturan, dan dampak pemanfaatan anggaran bagi masyarakat setempat, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Evaluasi menyeluruh ini dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada legislatif. Seluruh fraksi di DPRD telah menerima laporan tersebut untuk ditelaah lebih mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Wakil Ketua DPRD Bone Bolango, Zainudin Pedro Bau, menegaskan bahwa pembahasan ini bukan sekadar urusan administrasi biasa melainkan amanat konstitusi. Fungsi pengawasan tetap berjalan ketat untuk mengawal penggunaan uang rakyat secara transparan.

"Ini adalah kewajiban kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Di sisi lain, DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel," kata Zainudin Pedro Bau, Wakil Ketua DPRD Bone Bolango.

Proses penelaahan di tingkat Banggar akan mencakup tata kelola keuangan, kepatuhan regulasi, serta realisasi program kerja. Anggota legislatif menjadikannya instrumen evaluasi yang tidak terbatas pada angka pendapatan dan belanja saja.

"Alhamdulillah, seluruh fraksi menerima laporan ini untuk dibahas pada tahapan berikutnya. Selanjutnya akan ditingkatkan pada pembahasan internal melalui Banggar DPRD," ujar Zainudin Pedro Bau, Wakil Ketua DPRD Bone Bolango.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu acuan utama dewan dalam pembahasan. Walau Kabupaten Bone Bolango memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), catatan dari BPK tetap diteliti.

"Predikat WTP tentu membanggakan bagi daerah. Namun, di dalam hasil pemeriksaan itu tetap terdapat sejumlah catatan yang harus diselaraskan dan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama Banggar," kata Zainudin Pedro Bau, Wakil Ketua DPRD Bone Bolango.

Hasil akhir dari pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 ini nantinya akan diproyeksikan sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran pada tahun masa sidang berikutnya.

"Pembahasan ini akan menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam penyusunan APBD 2026, terutama untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujar Zainudin Pedro Bau, Wakil Ketua DPRD Bone Bolango.