DPRD Bone Bolango Kebut Pembahasan KUA PPAS 2027

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango mempercepat pembahasan KUA-PPAS 2027 mulai Selasa, 11 Agustus 2026, guna mengejar target penandatanganan nota kesepakatan pada pekan kedua Agustus 2026, seperti dilansir dari Ulanda. Langkah percepatan ini diambil setelah penyerahan dokumen pengantar KUA-PPAS oleh pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD diakui telah melewati jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen KUA-PPAS tersebut menjadi fondasi utama dalam penyusunan APBD 2027 karena menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, hingga batas maksimal anggaran setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bone Bolango.

Proses pembahasan kini dilakukan secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencegah pergeseran jadwal agenda penyusunan anggaran daerah yang lebih luas.

“Memang kalau mengacu pada peraturan, penyampaiannya sudah terlambat. Akan tetapi memang kita diberi waktu, di minggu kedua Agustus itu sudah selesai,” kata Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus. Faisal menjelaskan bahwa jadwal pembahasan langsung digulirkan sehari setelah penyampaian pengantar oleh pemerintah daerah agar proses perancangan anggaran dapat berjalan tanpa hambatan teknis yang berkepanjangan.

“Mulai besok kita jadwalkan untuk pembahasan KUA-PPAS untuk 2027,” ujar Faisal. Ia menegaskan pihak legislatif berkomitmen menjaga agar seluruh rangkaian tahapan dapat dituntaskan melalui rapat paripurna kesepakatan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

“Targetnya harus minggu kedua sudah selesai,” katanya. Usai menuntaskan penetapan dokumen tersebut, DPRD Bone Bolango dijadwalkan langsung melanjutkannya ke agenda pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026. “Setelah itu kita masuk pada tahapan yang berikut, pengantar KUPA, KUA-PPAS perubahan untuk 2026,” kata Faisal.

Rangkaian agenda padat pada semester kedua ini menjadi ujian koordinasi antara DPRD dan TAPD untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efisien tanpa mengalami penundaan berulang.