Ronal Alibasa Memimpin Forum Media Parlemen Puncak Botu Gorontalo

Jurnalis dan pimpinan pers di Gorontalo resmi membentuk Forum Media Parlemen Puncak Botu serta menetapkan Ronal Alibasa sebagai ketua melalui musyawarah bersama, sebagaimana dilansir dari Ulanda. Musyawarah pembentukan forum tersebut melibatkan perwakilan dari 14 media online, dua media cetak, dua stasiun televisi, dan dua stasiun radio yang bertugas meliput di DPRD Provinsi Gorontalo. Proses pemilihan dipimpin oleh Sofyan Ishak, Ayi Ilham, dan Dea Patricia.

Tiga kandidat ketua yang muncul, yakni Ronal Alibasa dari Ulanda.id, Moh. Hasan dari R.News, dan Marlan Ahmad dari Mimoza TV, sepakat memercayakan kepemimpinan kepada Ronal.

Dalam struktur kepengurusan tersebut, Moh. Hasan menjabat sebagai wakil ketua, Marlan Ahmad sebagai wakil sekretaris, Sofyan Ishak sebagai sekretaris, Dea Patricia sebagai bendahara, dan Sutikno Hadi sebagai wakil bendahara.

Pembentukan wadah ini sempat memicu kekhawatiran terkait potensi intervensi dan pengendalian terhadap independensi pemberitaan pers sebelum musyawarah dilaksanakan. Ronal menegaskan bahwa kehadiran organisasi ini bertujuan memperkuat profesionalisme tanpa membatasi independensi jurnalis.

"Forum Media Parlemen adalah wadah berhimpun, bukan wadah pembatasan; ruang koordinasi, bukan alat pengendalian; serta sarana untuk memperkuat profesionalisme tanpa mengurangi independensi pers," kata Ronal Alibasa, Ketua Forum Media Parlemen Puncak Botu. Ia menambahkan bahwa komunikasi antara media dan parlemen ditujukan untuk memperluas akses informasi publik tanpa mengorbankan independensi redaksi.

"Kita ingin membangun kebersamaan tanpa menghilangkan karakter kritis pers," ujarnya. Menurutnya, independensi dalam menentukan arah pemberitaan merupakan hal mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. "Forum ini bukan tempat untuk mengatur bagaimana media harus memberitakan sesuatu. Independensi redaksi tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar," tuturnya.

Pihak presidium musyawarah turut membantah tuduhan bahwa forum ini dibentuk untuk membatasi kebebasan kerja jurnalis di lapangan.

"Forum ini bukan merupakan instrumen untuk membatasi, mengendalikan, atau mengintervensi independensi dan kebebasan kerja jurnalistik," kata Sofyan Ishak, Sekretaris Forum Media Parlemen Puncak Botu. Sofyan menilai prasangka negatif yang bermunculan sebelum forum terbentuk hanya didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar. "Itulah akibatnya kalau kita telah menarik kesimpulan dari sebuah asumsi, dan sama halnya dengan menebak dalam kegelapan," ujarnya.

Dukungan atas hadirnya forum ini juga datang dari pihak Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang memandang media sebagai mitra strategis.

"Sekretariat DPRD tentu memandang positif adanya wadah komunikasi seperti ini," kata Budi Poha, Kepala Bagian Risalah dan Legislasi Sekretariat DPRD Gorontalo. Meski mendukung, Budi menekankan bahwa sekretariat tetap menghormati wewenang penuh masing-masing media dalam menentukan konten berita.

"Namun, kami juga memahami bahwa kerja jurnalistik memiliki independensi yang harus tetap dijaga," ucapnya. Ia mengandalkan forum ini sebagai sarana penyelesaian kendala komunikasi serta penyediaan akses informasi yang transparan.

"Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang sehat. Tetapi substansi pemberitaan dan independensi redaksi tetap menjadi kewenangan masing-masing media," tegasnya. Pengurus terpilih kini bersiap menjalankan program kerja tiga bulan pertama yang berfokus pada penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan di DPRD Provinsi Gorontalo.