DPRD Gorontalo Dorong Integrasi RAD PUG dalam Dokumen Pembangunan

Pemerintah Provinsi Gorontalo mematangkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2025–2029 dengan melibatkan Bappenas, DPRD, DP3A, OPD, perguruan tinggi, hingga pegiat gender yang didukung SKALA Gorontalo, dilansir dari Gotimes.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Manaf Abidin Hamzah menekankan agar RAD PUG tidak sekadar berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjadi pedoman pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah demi dampak nyata bagi masyarakat.

"Jangan sampai kita merasa selesai ketika dokumennya sudah jadi. Yang paling penting justru setelah itu, apakah program yang disusun benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan," ujar Manaf Abidin Hamzah, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Ia menyebutkan bahwa DPRD memegang peran strategis melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mendorong pelaksanaan PUG di daerah.

"Kalau ada perbedaan angka antara perempuan dan laki-laki, jangan langsung kita simpulkan sebagai diskriminasi. Harus dilihat dulu penyebabnya. Bisa karena persoalan ekonomi, budaya, kondisi geografis, akses pelayanan, atau faktor lainnya. Karena itu, kebijakan harus dimulai dari data, bukan dari asumsi," kata Manaf Abidin Hamzah, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Ia mengingatkan agar PUG dipahami sebagai pendekatan pembangunan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, dengan mempertimbangkan karakteristik, nilai agama, serta adat setempat.

"PUG tidak perlu dipertentangkan dengan agama dan adat. Justru kita harus mencari titik temu agar tujuan keadilan pembangunan tetap berjalan dan pada saat yang sama tetap sesuai dengan karakter masyarakat Gorontalo," jelas Manaf Abidin Hamzah, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Manaf menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh OPD, perguruan tinggi, dan pegiat gender dalam penyusunan kebijakan agar perspektif gender terintegrasi ke dalam program kerja masing-masing instansi.

"Yang kita harapkan bukan sekadar dokumen yang bagus, tetapi dokumen yang hidup dalam program pemerintah. Pada akhirnya masyarakat harus bisa merasakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah memang semakin tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan kebutuhan mereka," pungkas Manaf Abidin Hamzah, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.