DPRD Gorontalo Pelajari Strategi DKI Jakarta Optimalkan PAD

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggali strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memicu kepatuhan wajib pajak, serta merancang pembiayaan pembangunan lewat skema obligasi daerah, dilansir dari Gotimes.

Langkah pembelajaran tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja para legislator ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Salah satu tantangan utama yang disorot Gorontalo adalah optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, menegaskan pentingnya strategi inovatif serta persuasif demi menumbuhkan kesadaran warga dalam membayar pajak. Dalam pertemuan itu, Erwinsyah membedah strategi jangka pendek hingga panjang Bapenda DKI Jakarta, termasuk penetapan target pendapatan dan mekanisme insentif aparatur.

"Pengalaman DKI Jakarta menjadi referensi penting bagi Gorontalo dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan daerah," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail.

Menanggapi hal tersebut, Bapenda DKI Jakarta memaparkan bahwa peningkatkan kepatuhan warga dilakukan melalui edukasi publik secara masif di media sosial serta program apresiasi. Bentuk apresiasi tersebut mencakup gala dinner bersama Gubernur hingga pemberian hadiah bagi pembayar pajak tepat waktu, yang didukung keterlibatan sponsor tanpa membebani APBD.

Terkait obligasi daerah, pihak Bapenda menjelaskan kewenangannya berada di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Dana dari pembiayaan kreatif tersebut ditampung di kas daerah guna mendanai berbagai proyek strategis.

Di samping itu, Erwinsyah turut mendiskusikan isu lokal seperti penataan kendaraan berpelat luar daerah, dorongan kepemilikan NPWP lokal bagi perusahaan di Gorontalo, hingga optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.

"Kita perlu membangun kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Karena itu, perlu ada komunikasi yang baik dan apresiasi bagi wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya," kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail.

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Gorontalo berharap adopsi praktik baik dari Pemprov DKI Jakarta dapat diserap ke dalam penyusunan kebijakan daerah demi memperkuat pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.