Gorontalo Usulkan Rp162 Miliar untuk Program LAUTRA

Sebanyak 27 desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo mengajukan usulan kegiatan Program LAUTRA dengan total anggaran mencapai Rp162,18 miliar. Pengajuan tersebut difokuskan untuk pengembangan sektor kelautan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Sektor wisata bahari menjadi porsi terbesar dalam usulan ini dengan nilai sekitar Rp85,99 miliar atau setara 53,03 persen. Selain itu, sektor perikanan tangkap menyerap usulan senilai Rp66,01 miliar atau 40,70 persen.

Sisa alokasi dana ditujukan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengolahan hasil perikanan, serta perikanan budidaya. Data tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Program LAUTRA yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bersama Tim Oversight Service Provider (OSP), seperti dilansir dari Gotimes.

Rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi capaian kegiatan, hasil kunjungan lapangan, serta penyusunan proposal Komponen 2.1 dan lokasi Pilot Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan (DEPB) Tahun 2026.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DKP Provinsi Gorontalo, Fahrul Ulum Amlain, menekankan pentingnya posisi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Gorontalo dalam program ini.

Kawasan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2023. Wilayah ini menjadi salah satu lokasi fokus pelaksanaan Komponen 2.1 serta Pilot DEPB Tahun 2026.

Fahrul menjelaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan modal utama dalam pengelolaan kawasan konservasi.

"Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi sangat penting. Program LAUTRA diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan konservasi sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim OSP Gorontalo, A. Sadaruddin Sulthan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendampingi DKP Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Juni hingga Juli 2026.

Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pendamping, penyusunan proposal, koordinasi lokasi Kampung LAUTRA dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga identifikasi kelompok usaha di lokasi Pilot DEPB Tahun 2026.

Salah satu lokasi pelaksanaan Pilot DEPB Tahun 2026 berada di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Di wilayah ini, forum diskusi kelompok (FGD) telah digelar bersama pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, pelaku UMKM, penyuluh perikanan, hingga mahasiswa KKN Universitas Negeri Gorontalo.

"Proses verifikasi data calon penerima manfaat berbasis NIK telah dilakukan bersama pemerintah desa. Selain itu, kami juga mengidentifikasi potensi usaha, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir," kata Sadaruddin.

Berdasarkan kunjungan lapangan, kawasan pesisir KKPD Teluk Gorontalo memiliki potensi besar di bidang wisata bahari, perikanan tangkap, dan UMKM. Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan kelembagaan.

Beberapa hal yang membutuhkan perbaikan meliputi pembukuan dan administrasi, kapasitas sumber daya manusia, kebersihan kawasan pesisir, sarana prasarana wisata, hingga pengembangan produk lokal.

Selain itu, evaluasi terhadap proposal yang masuk menunjukkan tingkat kelengkapan dokumen yang bervariasi. Dari 27 desa/kelurahan, baru enam desa yang mencapai kelengkapan dokumen hingga 88 persen, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyempurnaan.

Beberapa dokumen pendukung yang masih perlu dilengkapi antara lain data jumlah kunjungan wisata, pencatatan keuangan lembaga, legalitas organisasi, serta dokumen perlindungan lingkungan dan sosial.

DKP Provinsi Gorontalo bersama Tim OSP terus melakukan pendampingan intensif agar seluruh proposal memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan.