Peternak Gorontalo Desak Pemerintah dan PINSAR Hapuskan Monopoli Pakan

Lonjakan harga pakan ayam sebanyak tiga kali dalam dua bulan terakhir memicu protes dari para peternak di Gorontalo yang menilai kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi akar masalah biaya produksi, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo merespons situasi tersebut dengan memfasilitasi usulan pasokan jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui BULOG serta mendorong program diversifikasi pakan ternak.

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, mengonfirmasi terjadinya kenaikan harga pakan yang membebani operasional para peternak lokal.

"Untuk jagung SPHP, kami sudah memfasilitasi usulannya ke Kementerian Pertanian melalui BULOG," kata Ramdan.

Guna menekan pengeluaran, pihak dinas menyarankan agar peternak mencampur pakan pabrikan dengan bahan lokal seperti jagung dan dedak.

"Peternak terus kami edukasi untuk melakukan diversifikasi pakan. Bisa menambah formula seperti jagung dan dedak pada pakan pabrikan untuk menghemat biaya," ujarnya.

Langkah alternatif yang ditawarkan pemerintah daerah tersebut dinilai kurang efektif oleh kalangan peternak rakyat.

Sandi Mobi, peternak sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan, mempertanyakan keterjangkauan dan ketersediaan stok jagung BULOG bagi peternak berskala kecil.

"Berapa stok BULOG? Jangan sampai yang mendapatkan hanya kandang-kandang besar. Peternak kecil bagaimana?" kata Sandi.

Faktor cuaca juga dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan jagung lokal sehingga persediaan BULOG terancam tidak mencukupi.

"Dengan kondisi cuaca seperti sekarang, saya yakin stok jagung BULOG tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan peternak," ujarnya.

Sandi menjelaskan bahwa skema diversifikasi pakan tidak relevan untuk menyelesaikan beban biaya seluruh jenis peternakan.

"Kalau solusinya untuk peternak petelur, bagaimana dengan peternak pedaging? Apakah persoalan kami selesai hanya dengan diversifikasi pakan?" katanya.

Kenaikan harga pakan tidak diimbangi dengan penyesuaian harga jual telur dan ayam potong di pasar, sehingga peternak terus menanggung kerugian akibat ketidaksesuaian dengan Harga Pokok Produksi (HPP).

"Solusinya, harga di pasar harus sesuai dengan HPP yang ada," tegasnya.

Pengawasan rantai perdagangan dinilai vital agar penetapan harga di tingkat konsumen tetap memberikan ruang keuntungan yang wajar bagi produsen.

"Kalau pakan naik, tetapi harga ayam dan telur tidak mengikuti HPP, peternak yang terus menanggung kerugian. Pemerintah harus melihat kondisi ini secara utuh," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa efisiensi di tingkat peternak tidak akan berdampak besar tanpa adanya intervensi harga pasar dari pemerintah.

"Jangan hanya peternak yang diminta melakukan efisiensi. Harga di pasar juga harus dikawal supaya sesuai dengan HPP. Kalau tidak, seberapa pun kami menghemat pakan, tetap akan berat," kata Sandi.

Selain masalah jagung, harga bahan baku impor berupa soybean meal (SBM) di pasar lokal telah melonjak hingga Rp10.000–Rp10.500 per kilogram serta makin langka akibat kendala logistik, kurs rupiah, dan regulasi impor.

Sandi mendesak evaluasi total terhadap tata kelola impor bahan pakan, termasuk membubarkan PT Berdikari untuk menghentikan praktik monopoli.

"Solusi jitunya adalah pemerintah harus satu pendapat untuk membubarkan PT Berdikari dan menghapus monopoli impor bahan baku pakan," tegasnya.

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) turut didorong untuk berpihak kepada peternak dalam mendesak perubahan kebijakan impor tersebut.

"Bukan saja pemerintah, tapi PINSAR juga sama-sama dengan peternak untuk membubarkan PT Berdikari," harapnya.

Penataan kebijakan hulu hingga hilir dianggap sebagai satu-satunya jalan agar peternakan rakyat dapat bertahan di tengah tekanan biaya produksi.

"Jangan hanya peternak yang diminta bertahan. Kebijakan dari hulu sampai hilir harus dibenahi," ujarnya.