Kades Mongiilo Desak Bank Ganti Kerugian Korban Penggelapan Dana PSN

Kepala Desa Mongiilo Yusrin Maku mendesak pihak bank bertanggung jawab penuh atas dugaan penggelapan dana nasabah terkait ganti rugi pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, seperti dilansir dari Ulanda.

Uang milik masyarakat yang diserahkan kepada seorang oknum pegawai bank diduga ditilep hingga memicu kerugian besar bagi warga penerima ganti rugi. Berdasarkan hitungan sementara, nilai kerugian warga Desa Mongiilo mencapai sekitar Rp500 juta. Total kerugian tersebut berpotensi membengkak lantaran belum menghitung dugaan kerugian warga Desa Owata yang mencairkan dana lewat oknum yang sama.

Hingga saat ini, proses pelaporan dari masyarakat yang menjadi korban dugaan penggelapan dana tersebut masih terus berjalan di tingkat desa.

"Hingga hari ini baru lima orang warga Desa Mongiilo yang melapor kepada saya. Kemungkinan masih ada warga lain yang belum melapor," kata Yusrin Maku, Kepala Desa Mongiilo.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD, pihak bank menyatakan siap bertanggung jawab dan merampungkan masalah ini seraya menuntut pertanggungjawaban dari oknum pegawai terkait. Namun, Yusrin menegaskan bahwa pemulihan kerugian nasabah tidak boleh ditekankan kepada oknum pelaku semata.

"Nasabah menaruh kepercayaan kepada bank, sehingga tanggung jawab penyelesaian tidak bisa hanya diarahkan kepada oknum. Bank juga harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan," tegas Yusrin Maku, Kepala Desa Mongiilo.

Pihak bank diingatkan bahwa masih banyak nasabah dari Desa Mongiilo dan Desa Owata yang menyimpan dana mereka di bank tersebut. Oleh karena itu, kepala desa meminta warga untuk tetap tenang sembari menunggu kepastian mediasi internal yang ditargetkan selesai pada September mendatang.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada pihak bank menyelesaikan persoalan ini sesuai hasil kesepakatan RDP," pungkas Yusrin Maku, Kepala Desa Mongiilo.

Apabila tenggat waktu September tidak menghasilkan penyelesaian jelas, DPRD berencana menggelar rapat lanjutan dengan memanggil semua pihak terkait untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi.