Pemkab Boalemo Perkuat Arah Pembangunan Kependudukan Melalui Workshop PJPK 2026

Pemerintah Kabupaten Boalemo resmi membuka Workshop Penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2026 di Cabana Resort and Resto pada Kamis, 25 Juni 2026. Agenda tersebut digelar untuk memperkokoh arah kebijakan pembangunan kependudukan agar terintegrasi secara menyeluruh dengan rencana pembangunan daerah.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, tim ahli PJPK, kalangan akademisi, serta perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, sebagaimana dilansir dari Ulanda. Penyelenggaraan lokakarya bertujuan menyelaraskan program lintas sektor agar berjalan lebih tepat sasaran bagi masyarakat.

Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali menegaskan posisi masyarakat dalam setiap kebijakan lokal. Ia menyampaikan pandangan bahwa penduduk memegang peran sebagai subjek sekaligus tujuan utama dari program pemerintah, bukan sekadar objek pembangunan.

"Seluruh program yang direncanakan, anggaran yang dialokasikan, dan kebijakan yang ditetapkan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujar Lahmuddin Hambali, Wakil Bupati Boalemo.

Urusan kependudukan dipandang bukan menjadi beban kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semata, melainkan tanggung jawab kolektif. Lahmuddin mengaitkan dinamika kependudukan dengan penyelesaian isu strategis seperti stunting, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Upaya optimalisasi juga diarahkan pada pemanfaatan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, jaminan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan keterampilan kerja dan kesempatan berusaha. Perencanaan yang matang dinilai menjadi kunci pengubah tantangan tersebut menjadi peluang akselerasi daerah.

"Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus menjadi instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan berbagai isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga program yang dilaksanakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran," kata Lahmuddin Hambali, Wakil Bupati Boalemo.

Koordinasi dan sinergi lintas sektor menjadi penekanan akhir dari Wakil Bupati kepada seluruh jajaran perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Langkah penanganan tidak lagi dapat berjalan secara parsial maupun sektoral demi menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.