Pemkab Bone Bolango Tembus 10 Besar Nasional Perlindungan Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil menembus peringkat 10 besar nasional dalam capaian pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berkat sinergi bersama Kejaksaan Negeri dan BPJS Ketenagakerjaan pada Kamis (4/6/2026). Keberhasilan ini diumumkan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Jaksa Pelindung Pekerja (JPP) yang digelar di Ruang Lupa Lelah, Bone Bolango, sebagaimana dilansir dari Sharenews. Capaian luar biasa tersebut diraih dari total hampir 600 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sekaligus mengukuhkan posisi Bone Bolango sebagai peringkat nomor satu di tingkat Provinsi Gorontalo.

Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengaku sangat bangga dan bersyukur atas prestasi gemilang yang diraih oleh daerahnya dalam hal perlindungan tenaga kerja tersebut.

"Kehadiran korps adhyaksa yang turun langsung di tengah masyarakat ketenagakerjaan dinilai sebagai langkah luar biasa yang membawa angin segar bagi penegakan hukum dari tingkat paling bawah," ujar Ismet Mile, Bupati Bone Bolango. Ismet Mile berharap keterlibatan aktif dari pihak Kejaksaan dapat mengakhiri praktik pembiaran aturan serta mengantisipasi pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang memanfaatkan tenaga kerja.

Respons positif juga disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bone Bolango yang menilai prestasi ini merupakan buah komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program perlindungan. "Program Jaksa Pelindung Pekerja merupakan bentuk dukungan Kejaksaan dalam mendorong kepatuhan badan usaha dan pemberi kerja terhadap kewajiban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Keberhasilan Bone Bolango masuk 10 besar nasional menjadi bukti bahwa sinergi yang dibangun selama ini berjalan efektif," tegas Feddy Hantyo Nugroho, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo turut memberikan dukungan penuh dan memuji kolaborasi agresif Pemkab bersama Kejari Bone Bolango dalam memperluas kepesertaan guna melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja. Mengingat mayoritas pekerja berdomisili di pedesaan, Bupati Ismet Mile menginstruksikan seluruh kepala desa untuk mengawal program ini secara langsung, serta memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala dinas (OPD) agar menggandeng Kejaksaan dalam mengawal proyek daerah.