SMSI dan ABPEDNAS Gorontalo Dorong Program Jaga Desa

Sinergi lintas organisasi di Provinsi Gorontalo terus diperkuat guna mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka. Seperti dilansir dari Ulanda, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) sepakat menjadikan Program Jaga Desa sebagai gerakan kolaboratif.

Gagasan tersebut mengemuka saat jajaran pengurus SMSI Provinsi Gorontalo serta pengurus kabupaten dan kota menggelar audiensi dengan Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, pada Minggu (9/8/2026).

Pertemuan strategis ini menjadi ajang penting untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani di tingkat pusat oleh DPP ABPEDNAS dan DPP SMSI.

Melalui kesepakatan tersebut, kedua lembaga berkomitmen untuk menurunkan poin-poin kerja sama menjadi program nyata di tingkat daerah. Program Jaga Desa dinilai memiliki potensi besar sebagai wadah penguatan transparansi pembangunan.

Selain itu, program ini juga dirancang untuk mengedukasi warga sekaligus membangun sistem pengawasan pembangunan desa yang berbasis partisipasi masyarakat secara luas.

Perwakilan SMSI Gorontalo, Ronal Alibasa, menegaskan peran vital media siber dalam menyajikan informasi yang utuh mengenai realisasi berbagai program di wilayah pedesaan.

Menurut Ronal, akses informasi yang terbuka menjadi pondasi utama agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, tetapi juga aktif mengawasi dan memberikan masukan konstruktif.

"Jaga Desa jangan hanya dilihat sebagai sebuah program organisasi. Ini bisa kita dorong menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, media dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan desa," ujar Ronal.

Dalam pandangannya, media bukan cuma mempublikasikan kegiatan rutin pemerintah desa. Lebih dari itu, media siber berperan memberikan edukasi seputar perencanaan, alokasi anggaran, hingga capaian target pembangunan.

Keberadaan jaringan media yang terhimpun di dalam SMSI diyakini mampu menyebarkan kabar potensi serta perkembangan desa secara menyeluruh, berimbang, dan mudah dijangkau publik.

"Pengawasan yang kita maksud bukan semata-mata mencari kekurangan. Justru yang paling penting adalah membangun pemahaman sejak awal. Masyarakat harus tahu apa yang direncanakan, bagaimana pelaksanaannya dan untuk apa anggaran digunakan," kata Ronal.

Ekosistem informasi yang sehat turut membuka peluang bagi pemerintah desa untuk memamerkan beragam inovasi lokal kepada khalayak luas.

Sebab, media siber tidak hanya menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi juga menjadi sarana promosi efisien untuk mengangkat berbagai potensi desa.

Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, menyambut hangat inisiatif kolaborasi yang disorongkan oleh pengurus SMSI tersebut.

Syarif menegaskan bahwa kesepakatan formal yang dibuat pengurus pusat wajib memberikan dampak langsung yang nyata bagi masyarakat desa di Gorontalo.

"MoU antara DPP ABPEDNAS dan DPP SMSI harus kita turunkan menjadi kerja nyata. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah kerja sama bukan pada dokumen yang ditandatangani, tetapi pada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat," ujar Syarif.

Ia berpendapat bahwa kemajuan pedesaan memerlukan keterlibatan aktif dari beragam pemangku kepentingan. Desa mesti diposisikan sebagai aktor utama pembangunan yang berwenang menentukan prioritas kebutuhan warga.

Prinsip tersebut sejalan dengan visi Program Jaga Desa yang mengutamakan keterbukaan, pengawasan, serta keterlibatan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Jaga Desa harus menjadi gerakan bersama. Di dalamnya ada transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan media menjadi penting," tegas Syarif.

Syarif berharap Program Jaga Desa tidak sekadar menjadi slogan tanpa eksekusi. Pemerintah desa diharapkan semakin transparan dalam menyampaikan informasi proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan dana.

"Desa yang maju bukan hanya dilihat dari bangunan fisiknya. Tata kelola pemerintahan juga harus baik. Masyarakat harus tahu apa yang dikerjakan, mengetahui anggarannya, kemudian ikut memberikan pengawasan dan masukan," jelas Syarif.

Media ditempatkan sebagai mitra strategis pembangunan yang bertugas menyebarkan pencapaian positif sekaligus menyampaikan masukan yang membendung potensi penyimpangan.

"Kita ingin media menjadi bagian dari proses pembangunan. Keberhasilan desa perlu diberitakan, inovasinya perlu diangkat, dan ketika ada yang harus diperbaiki, kritik konstruktif juga diperlukan," ujar Syarif.

Audiensi antarorganisasi tersebut membuahkan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan kerja sama di seluruh wilayah Gorontalo.

Ke depan, kolaborasi SMSI dan ABPEDNAS akan difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur desa, keterbukaan informasi publik, pengawasan alokasi dana desa, serta penguatan partisipasi aktif warga.