DPRD Bone Bolango Desak Percepatan Sertifikasi Aset Pemda

Anggota DPRD Bone Bolango Amin Nusi mendorong percepatan penyelesaian sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah agar memiliki kepastian hukum sebelum 2030. Langkah pengamanan aset dan peningkatan tata kelola pemerintahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah di Kantor Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Rabu (5/8/2026), sebagaimana dilansir dari Ulanda. Hadir mewakili Ketua DPRD Bone Bolango, Amin menyampaikan dukungan penuh atas kerja sama lintas lembaga antara Pemda, Kejaksaan Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sertifikasi aset dinilai menjadi instrumen krusial untuk mencegah potensi sengketa, kepemilikan tumpang tindih, serta permasalahan hukum di masa depan. "Kalau seluruh aset sudah bersertifikat, maka aset daerah akan lebih aman dan memberikan kepastian hukum sehingga pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan lebih baik," kata Amin.

Guna menuntaskan agenda pertanahan yang belum rampung selama bertahun-tahun, koordinasi intensif terus digalakkan oleh pihak-pihak terkait. Amin mengingatkan bahwa sejumlah fasilitas penting daerah, seperti area Kantor DPRD Bone Bolango, saat ini juga masih berada dalam tahap proses administrasi pertanahan.

Momok lambatnya legalitas diharapkan selesai di bawah kepemimpinan Bupati Bone Bolango Ismet Mile. Penuntasan dokumen kepemilikan ditargetkan selesai sepenuhnya sebelum masa jabatan pemerintahan saat ini berakhir. "Ini membutuhkan perjuangan, kerja keras, dan kolaborasi semua pihak. DPRD berharap pekerjaan ini dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum," ujarnya.

Target perolehan sertifikat sebelum 2030 dipandang realistis jika instansi terkait bekerja secara terkoordinasi. Forum rapat koordinasi tersebut turut mengidentifikasi hambatan teknis seperti berkas administrasi, kelengkapan dokumen kepemilikan, hingga penentuan batas bidang tanah di lapangan. DPRD Bone Bolango menegaskan perlindungan hukum atas aset daerah berdampak langsung pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas publik bagi masyarakat. Pihak legislatif meminta komitmen bersama tersebut diimplementasikan secara berkesinambungan sebagai agenda prioritas daerah.