DPRD Gorontalo Janji Kawal Anggaran Program Tulabolo Pinogu Pada 2027

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Mopili menerima aspirasi masyarakat Bone Bolango terkait keberlanjutan Program Tulabolo Pinogu pada Kamis (6/8/2026). Seperti dilansir dari Ulanda, program penanganan kawasan pedalaman tersebut diprioritaskan masuk perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD itu turut didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Bone Bolango, Syamsir Djafar Kiyai. Pengawalan program ini dinilai krusial untuk menekan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Bone Bolango.

Idrus menegaskan komitmen legislatif dalam memperjuangkan program kawasan pedalaman tersebut.

"Program Tulabolo Pinogu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita dorong, kita perjuangkan, dan kita tuntaskan bersama," kata Idrus M. Mopili, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Pemerintah daerah sebelumnya sempat merencanakan alokasi dana melalui APBD Perubahan, tetapi terkendala keterbatasan ruang fiskal pada tahun berjalan.

"Kami memahami harapan masyarakat. Tetapi kondisi fiskal tahun berjalan memang belum memungkinkan. Karena itu, kami sedang mengarahkan agar seluruh kebutuhan program masuk dalam perencanaan yang lebih matang," ujar Idrus M. Mopili, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Koordinasi bersama Sekretaris Daerah serta Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah dilakukan guna mengamankan tahapan penganggaran tahun depan.

"DPRD akan terus mengawal proses ini agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Kami ingin memastikan program yang menjadi kebutuhan masyarakat benar-benar mendapat perhatian dan dukungan anggaran," kata Idrus M. Mopili, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Dukungan senada disampaikan oleh Syamsir Djafar Kiyai yang menyoroti pentingnya konsistensi dan sinergi lintas pemerintah daerah.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi. Aspirasi masyarakat sudah jelas, tinggal bagaimana kita memastikan proses perencanaan dan penganggarannya benar-benar berjalan," ujar Syamsir Djafar Kiyai, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Masyarakat Tulabolo dan Pinogu membutuhkan kepastian anggaran untuk mengatasi keterbatasan akses pelayanan dasar, konektivitas, serta ekonomi. DPRD memastikan akan terus mengawal perencanaan ini hingga pembahasan APBD 2027 mendatang.