DPRD Gorontalo Gelar Paripurna Perubahan KUA-PPAS APBD 2026

DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-96 untuk menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 di Ruang Rapat Paripurna, Senin (27/7/2026), dilansir dari Gotimes. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. T.

Mopili tersebut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Hj. Idah Syaidah Rusli Habibie, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, hingga jenderal instansi vertikal dan OPD. Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan penyesuaian pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah demi menyelaraskan dinamika pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional serta kondisi perekonomian terkini.

Fokus perubahan anggaran ini mencakup penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, penguatan sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur ekonomi, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM/IKM, hingga perlindungan pekerja rentan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lonjakan ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan I 2026 hingga mencatatkan rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain inflasi daerah yang tetap terkendali dan angka kemiskinan yang menurun, Pemprov Gorontalo juga meraih insentif dari pemerintah pusat atas keberhasilan menjaga kestabilan harga di wilayah Sulawesi.

Perhitungan penyesuaian pembiayaan daerah turut memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Perubahan KUA-PPAS 2026 ini diarahkan untuk mempersiapkan program strategis 2027 yang mengusung tema "Peningkatan Layanan Dasar untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Berdasarkan agenda Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo, penandatanganan nota kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026 usai perampungan seluruh tahap pembahasan.