DPRD Minta OPD Gorontalo Fokus Dampak Program APBD 2027

Proyeksi penurunan kemampuan fiskal daerah memicu kritik terhadap pola penyusunan belanja pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menuntut perubahan cara pandang instansi teknis dalam merancang program pembangunan.

Kritik tersebut mengemuka saat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, dilansir dari Ulanda.

Anggota Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, menegaskan bahwa indikator utama APBD 2027 harus bertumpu pada dampak riil, bukan sekadar tingginya persentase penyerapan dana.

Pernyataan itu disampaikan Syarifudin seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja pada Senin, 20 Juli 2026.

Seluruh usulan kegiatan diwajibkan menyelaraskan target dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama sebagai tolok ukur utama keberhasilan alokasi dana.

"Yang saya tekankan dalam rapat adalah capaian program. Acuannya tentu RPJMD yang sudah disepakati bersama. Kita tidak ingin anggaran daerah yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun hanya habis dibelanjakan, tetapi angka kemiskinan justru stagnan," ujar Syarifudin.

Paradigma lama yang mengukur keberhasilan semata-mata dari tingginya realisasi belanja dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

DPRD menilai masyarakat tidak memetik manfaat dari besarnya serapan anggaran jika persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan perlambatan ekonomi belum teratasi.

Oleh sebab itu, setiap satuan kerja diminta menyusun program yang berorientasi pada target hasil terukur secara nyata di lapangan.

Syarifudin mencontohkan sektor pariwisata, di mana pembangunan fasilitas fisik hendaknya tidak berhenti saat pengerjaan proyek selesai dilakukan.

"Jangan hanya berhenti pada selesainya pekerjaan fisik. Yang harus dilihat adalah bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kunjungan wisatawan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Itu yang harus dipahami oleh setiap OPD," katanya.

Evaluasi pembangunan daerah diharapkan tidak lagi sekadar berpusat pada pemenuhan laporan administratif, melainkan pada perubahan hidup warga.

Dalam pembahasan tersebut, legislator juga mengingatkan agar pemerintah tidak memotong alokasi belanja secara parsial jika tindakan itu berisiko menggagalkan tujuan pembangunan secara keseluruhan.

Pengurangan dana tanpa pertimbangan matang berpotensi menghasilkan proyek setengah jadi yang gagal memberikan dampak optimal bagi publik.

"Kalau memang anggarannya tidak cukup untuk menghasilkan output yang maksimal, lebih baik diprioritaskan atau bahkan ditunda. Jangan sampai pekerjaan fisik tidak selesai atau manfaat yang diharapkan tidak pernah tercapai," tegasnya.

Keberanian menetapkan prioritas dinilai jauh lebih krusial dibandingkan memaksakan banyak kegiatan berjalan dengan dukungan dana yang sangat terbatas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama OPD diimbau lebih selektif menentukan program unggulan. Fokus utama harus diarahkan pada percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah.

Langkah penajaman program ini makin mendesak setelah APBD 2027 Provinsi Gorontalo diproyeksikan menyusut hingga berada di kisaran Rp1,25 triliun.

Penurunan kapasitas anggaran tersebut menjadi peringatan agar setiap rupiah dana publik dikelola secara cermat dan berdaya guna.

Selain efisiensi, DPRD mendorong percepatan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah serta mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Seluruh OPD diharapkan mampu menerjemahkan visi pembangunan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie ke dalam program yang terukur.

"Seluruh OPD harus mampu menerjemahkan pikiran-pikiran besar Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memajukan Gorontalo. Karena itu saya berharap seluruh OPD benar-benar bekerja dengan baik untuk Gorontalo tercinta," tutup politisi Partai Demokrat tersebut.