Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Berjalan Lancar Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara 2024 untuk memilih Bupati
politik
Amnesti dan Abolisi Prabowo: Langkah Nyata Rekonsiliasi Nasional
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan
Kenaikan Pajak Pati: Kritik Publik Banjiri Bupati Sudewo
Bupati Pati, Sudewo, tengah menjadi sorotan tajam publik menyusul keputusan kontroversial yang diambilnya: menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Mardani: Pemerintah Diminta Tak Reaktif, Fokus Dengarkan Aspirasi Rakyat soal One Piece
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memberikan tanggapan bijak terkait fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang
Kongres PDIP Jaga Tradisi, PSI Usung Inovasi Politik Baru
Dua partai politik besar di Indonesia, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja menggelar kongres. Hasilnya menarik
Menu MBG: Isi Piringku Jamin 35 Persen Kebutuhan Gizi Harian
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Upaya Pemerintah Atasi Malnutrisi di Indonesia Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai
Larangan Bendera One Piece: Cerminan Kecemasan Publik, Pemerintah Harus Refleksi Diri
Pengibaran bendera “Tengkorak Topi Jerami” dari anime One Piece menjelang HUT RI ke-78 memicu kontroversi. Pemerintah meresponnya dengan larangan, namun
Dedi Mulyadi Fokus Atasi Masalah Jabar, Tolak Tawaran Gubernur Jakarta
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas membantah ambisi untuk menjadi Gubernur Jakarta. Fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada penyelesaian
Jolly Roger 17-an: Simbol Pop Kultur Diincar Aparat
Amnesty International Indonesia mengecam keras tindakan pemerintah yang mengancam warga dengan sanksi pidana karena mengibarkan bendera Jolly Roger dari anime
Wamen Jadi Komisaris BUMN? Pengamat: Pengawasan Ketat Wajib Diterapkan!
Reformasi tata kelola BUMN menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini, terutama terkait peran komisaris. Heri Gunawan dari NEXT Indonesia menyarankan reformasi