DPRD Gorontalo Temukan Ketidakakuratan Data Desil Penerima Bansos

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menemukan persoalan ketidakakuratan data desil masyarakat penerima bantuan sosial saat melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (16/8/2026), sebagaimana dilansir dari Gotimes.

Kunjungan tersebut digelar guna menindaklanjuti ketidaksesuaian antara tingkatan desil masyarakat dengan jenis bantuan sosial yang diterima warga di lapangan. Komisi I menggali informasi langsung dari jajaran pemerintah desa serta para pendamping sosial yang bertugas.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, menegaskan bahwa masalah ketidakakuratan data ini membutuhkan penanganan serius karena berhubungan langsung dengan hak masyarakat penerima manfaat.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penentuan desil. Jangan sampai ketidakakuratan data justru menimbulkan protes dan kesalahpahaman di tengah masyarakat," ujar Yeyen.

Untuk memetakan kendala sosial secara menyeluruh, Komisi I berencana melanjutkan agenda peninjauan langsung ke sejumlah wilayah desa lainnya. Langkah ini diambil mengingat variasi kondisi sosial masyarakat di setiap wilayah memerlukan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala.

Selain peninjauan, Komisi I turut mendorong penguatan sosialisasi secara langsung hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Pendekatan door-to-door bersama petugas terkait dinilai efektif agar warga memahami status data serta mekanisme pengusulannya.

Pertemuan di Kantor Desa Tinelo tersebut turut dihadiri oleh Koordinator PKH Kabupaten Bone Bolango, Moh. Cian Palada, jajaran pendamping PKH dan BPNT, serta aparatur Desa Tinelo.

Pemerintah desa dan para pendamping sosial mengungkapkan bahwa persoalan ketidaksesuaian data desil telah menyebar luas. Pihak pemerintah desa juga kerap mendapat sorotan publik terkait pengelolaan data sosial dalam sistem DTSEN/SIKS-NG.

Guna meminimalkan kesalahpahaman dan menjamin transparansi, koordinasi intensif antara pemerintah, pendamping sosial, serta pemerintah desa akan terus diperkuat dalam melakukan validasi data secara berkala.