Pansus DPRD Gorontalo Bahas Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, seperti dilansir dari Gotimes.

Sektor yang menjadi fokus perhatian mencakup pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penetapan tarif retribusi Izin Pertambangan Rakyat (IPERA) juga ikut dikaji agar tidak membebani para penambang lokal.

Hasil penerimaan retribusi IPERA rencananya akan dialokasikan kembali untuk penataan dan pemulihan lingkungan, reklamasi kawasan tambang, peningkatan kapasitas warga, hingga pembangunan sarana umum. Namun, persentase tarif retribusi IPERA masih memerlukan pembahasan lanjutan di rapat internal Pansus.

Pansus turut mencermati skema tata kelola pemurnian emas hasil tambang rakyat, termasuk pemilihan badan usaha pengelola. Langkah ini dikaji secara mendalam mengingat BUMD setempat masih dalam proses penyesuaian menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pansus mendorong penyusunan matriks serta aturan pendukung. Hal tersebut diperlukan agar penetapan tarif pajak dan retribusi memiliki dasar hukum yang objektif serta sesuai dengan perundang-undangan.

Apresiasi juga diberikan Pansus terhadap usulan pemberian reward berupa emas seberat 1 gram, 2 gram, hingga 3 gram bagi wajib pajak yang masuk kategori Patuh 1, Patuh 2, dan Patuh 3. Program insentif ini diharapkan dapat memicu tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Bagi wajib pajak yang menunggak, Pansus mendukung adanya skema pembebasan denda. Wajib pajak cukup membayar kewajiban pada tahun berjalan sebagai stimulus untuk menyelesaikan penunggakan pembayaran.

Pansus DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen mempercepat pengesahan Ranperda tersebut agar peningkatan penerimaan daerah berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.