Pemkab Bone Bolango Ajukan Adendum PKS Jalan Tulabolo Pinogu

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengajukan revisi permohonan persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Rabu, 12 Agustus 2026. Langkah ini diambil untuk mempercepat proyek peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu yang melintasi kawasan hutan, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Pengajuan revisi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Bone Bolango, Yusbar Ismail, serta Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo. Pemenuhan legalitas dinilai menjadi syarat utama agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal.

Pemkab Bone Bolango berkomitmen untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan aturan kehutanan yang berlaku sebelum pengerjaan di lapangan dilanjutkan.

"Kita ingin seluruh proses peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu berjalan sesuai ketentuan. Karena ruas jalan ini melintasi kawasan hutan, maka aspek kerja sama dan regulasi harus kita pastikan terpenuhi sejak awal," ujar Yusbar Ismail, Asisten II Setda Bone Bolango.

Akses menuju Pinogu memiliki peran krusial bagi mobilitas masyarakat setempat, sehingga kepastian hukum sangat dibutuhkan guna mencegah hambatan teknis maupun administratif saat proyek berlangsung.

"Yang kita kejar adalah bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan, sehingga pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kita tidak ingin ada persoalan administratif maupun regulasi yang kemudian menghambat proses di lapangan," jelas Yusbar Ismail, Asisten II Setda Bone Bolango.

Koordinasi intensif dengan kementerian terkait juga ditujukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyelesaikan proyek infrastruktur strategis daerah.

Sementara itu, perencanaan pembangunan infrastruktur strategis daerah harus diselaraskan dengan aturan pemanfaatan kawasan hutan secara terukur.

"Dari sisi perencanaan, Jalan Tulabolo–Pinogu merupakan infrastruktur strategis yang terus kita dorong. Namun, karena terdapat ruas yang melintasi kawasan hutan, seluruh proses harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku," kata Sri Mulyani Lalijo, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango.

Pemerintah daerah berharap Kementerian Kehutanan dapat segera memproses revisi permohonan tersebut demi kelancaran tahapan pembangunan selanjutnya.

"Kami berharap revisi permohonan ini dapat segera ditindaklanjuti. Intinya, kita ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi seluruh aspek administrasi, kerja sama dan regulasinya juga terpenuhi," tandas Sri Mulyani Lalijo, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango.