Pemkab Bone Bolango Kebut Adendum PKS Jalan Tulabolo Pinogu

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mempercepat proses pengurusan persetujuan revisi Adendum Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan kawasan hutan dengan mendatangi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Rabu (12/8/2026). Langkah legalitas ini diambil untuk memastikan percepatan pengerjaan proyek peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu, sebagaimana dilansir dari Sharenews.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bone Bolango, Yusbar Ismail, serta didampingi Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo. Penyelesaian regulasi menjadi syarat vital mengingat jalur transportasi utama warga tersebut melintasi area kawasan hutan negara.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi dan legalitas terpenuhi sebelum pengerjaan di lapangan berlanjut.

"Kita ingin seluruh proses peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu berjalan sesuai ketentuan. Karena ruas jalan ini melintasi kawasan hutan, maka aspek kerja sama dan regulasi harus kita pastikan terpenuhi sejak awal," ujar Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bone Bolango, Yusbar Ismail.

Pihak pemerintah daerah juga menegaskan kesiapannya dalam melengkapi dokumen administrasi tambahan yang diminta pihak kementerian agar pengerjaan fisik tidak terkendala hukum di kemudian hari.

"Yang kita kejar adalah bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan, sehingga pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kita tidak ingin ada persoalan administratif maupun regulasi yang kemudian menghambat proses di lapangan," jelas Yusbar Ismail.

Secara terpisah, pihak perencanaan daerah menilai keselarasan regulasi sangat penting untuk mendukung infrastruktur prioritas yang berdampak langsung pada perekonomian warga Pinogu.

"Dari sisi perencanaan, Jalan Tulabolo–Pinogu merupakan infrastruktur strategis yang terus kita dorong. Namun, karena terdapat ruas yang melintasi kawasan hutan, seluruh proses harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku," ujar Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo.

Pemerintah daerah berharap permohonan revisi yang telah diserahkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak Kementerian Kehutanan.

"Kita ingin pembangunan tetap jalan, tetapi seluruh aspek administrasi, kerja sama dan regulasinya juga beres. Jadi tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Sri Mulyani Lalijo.

Peningkatan akses Jalan Tulabolo–Pinogu menjadi program prioritas untuk memangkas keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bone Bolango.