Pemkab Bone Bolango Temui Kemendagri Percepat Jalan Tulabolo Pinogu

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendatangi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (12/8/2026), guna mempercepat proses pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu. Langkah ini dilakukan untuk membuka keterisolasian wilayah serta mendorong pemerataan ekonomi masyarakat setempat, sebagaimana dilansir dari Sharenews.

Delegasi Pemkab Bone Bolango dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDA Setda Bone Bolango, Yusbar Ismail, serta didampingi Kepala Bappeda Litbang, Sri Mulyani Lalijo. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala BSKDN RI, Suharyono Huntoyungo.

Yusbar Ismail menekankan bahwa proyek jalan tersebut bernilai lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik semata.

"Yang kita dorong bukan hanya membangun jalan. Tapi membuka akses dan menghadirkan pemerataan bagi masyarakat Pinogu. Kalau aksesnya terbuka, mobilitas warga, distribusi barang, pelayanan pemerintah, sampai roda ekonomi akan ikut jalan," ujar Yusbar Ismail, Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDA Setda Bone Bolango.

Kondisi letak geografis wilayah Pinogu diakui cukup menantang sehingga membutuhkan sinergi lintas pemerintah. Pemda terus menggalang komunikasi intensif demi memperkuat dukungan terhadap proyek ini.

"Kita paham pembangunan ini butuh dukungan bersama. Pemerintah daerah akan terus menyampaikan kondisi di lapangan, supaya ada langkah konkret untuk mempercepat Jalan Tulabolo–Pinogu," jelas Yusbar Ismail, Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDA Setda Bone Bolango.

Sementara itu, pihak Bappeda Litbang menilai aksesibilitas sarana jalan memiliki efek berganda pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik secara luas.

"Jalan Tulabolo–Pinogu adalah upaya pemerataan pembangunan. Aksesibilitas sangat menentukan bagaimana potensi sebuah wilayah bisa berkembang. Ada multiplier effect-nya untuk masyarakat," kata Sri Mulyani Lalijo, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango.

Pihaknya memastikan bahwa kebutuhan pengerjaan jalan ini masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terukur.

"Di Bappeda kami pastikan kebutuhan ini masuk dalam perencanaan daerah secara terukur. Sekaligus kami membuka ruang koordinasi dengan pusat, agar dukungan terhadap Jalan Tulabolo–Pinogu semakin kuat," tambah Sri Mulyani Lalijo, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango.

Mengingat besarnya kebutuhan anggaran dan tingkat kesulitan proyek di lapangan, koordinasi bersama pemerintah pusat menjadi kunci utama. Audiensi dengan BSKDN Kemendagri diharapkan menjadi langkah strategis agar proyek Jalan Tulabolo–Pinogu segera terealisasi.