Rakhmatiyah Deu Soroti Pentingnya Kepercayaan Publik pada Hari Bhayangkara ke-80

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dinilai harus menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat legitimasi di mata masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan yang profesional, humanis, dan berkeadilan. Dikutip dari Ulanda, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, mengungkapkan bahwa kekuatan utama Korps Bhayangkara bukan sekadar pada kewenangan penegakan hukum.

Di tengah dinamika sosial, aspek krusial institusi ini terletak pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh publik. Menurut Rakhmatiyah, fondasi tersebut mesti dibangun lewat kerja nyata yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

"Kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sangat berharga bagi Polri. Jika pelayanan dilakukan secara ramah, cepat, profesional, dan adil, hubungan antara kepolisian dan masyarakat tentu akan semakin kuat," ujar Rakhmatiyah Deu.

Politisi perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Gorontalo ini menekankan bahwa pandangan positif publik tidak bisa muncul secara instan. Legitimasi moral dibentuk oleh konsistensi sikap aparat yang mengedepankan nilai kemanusiaan tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan persuasif diharapkan terus diperkuat dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Langkah ini penting agar masyarakat memandang polisi sebagai pelindung dan mitra keamanan.

"Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, didengar aspirasinya, dan diperlakukan secara adil, maka kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Itulah modal terbesar yang harus terus dijaga oleh Polri," katanya. Sebagai pimpinan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, Rakhmatiyah menyatakan komitmennya dalam mendukung program kerja kepolisian. Fokus utamanya tertuju pada orientasi peningkatan kualitas pelayanan serta pemeliharaan ketertiban umum.

Kolaborasi yang solid antara Polri, pemerintah daerah, legislatif, hingga organisasi kemasyarakatan dianggap sebagai faktor penentu. Kerja sama ini menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan keamanan yang kian kompleks. "Keamanan tidak mungkin diwujudkan oleh satu institusi saja.

Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga seluruh lapisan masyarakat agar situasi yang aman dan kondusif dapat terus terjaga," ujarnya. Kondisi keamanan yang stabil dinilai memiliki korelasi langsung terhadap kelancaran pembangunan di daerah. Iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, roda pendidikan, hingga pelayanan publik akan berjalan optimal jika situasi kondusif.

Sebaliknya, stabilitas yang terganggu dipastikan bakal menghambat berbagai agenda pembangunan. Atas dasar itu, semua elemen warga diajak untuk bahu-membahu menjaga kedamaian lingkungan.

Adaptasi Menghadapi Kejahatan Era Digital

Tantangan tugas kepolisian saat ini tercatat tidak lagi terbatas pada bentuk kejahatan konvensional. Perkembangan teknologi telah menggeser potensi konflik dan kriminalitas ke ruang siber. Fenomena penyebaran informasi palsu, kejahatan siber, hingga ujaran kebencian memerlukan strategi penanganan baru yang adaptif.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh Polri mutlak diperlukan agar mampu mengimbangi dinamika zaman. "Perubahan teknologi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat. Namun di saat yang sama, pendekatan yang mengedepankan dialog, edukasi, dan pelayanan yang humanis tetap harus menjadi karakter utama Polri," katanya.

Masyarakat juga diimbau memanfaatkan momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini untuk mempererat kemitraan dengan aparat penegak hukum. Ketertiban wilayah merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga negara.

"Masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban. Kepatuhan terhadap hukum, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta dukungan terhadap upaya kepolisian akan memperkuat terciptanya keamanan yang menjadi kebutuhan bersama," ujarnya. Kualitas pelayanan yang diberikan secara konsisten diharapkan dapat membentuk Polri menjadi institusi yang semakin modern dan dicintai oleh publik luas.

"Semoga Polri semakin dipercaya dan dicintai masyarakat serta terus menjadi mitra yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.