Ramdan Dorong BKPSDM Optimalkan Pelatihan dan Uji Kompetensi ASN di Gorontalo

GoTimes.id, Gorontalo – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan D. Liputo, mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengoptimalkan urusan pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui program pelatihan dan uji kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Ramdan, pengembangan program pelatihan dan uji kompetensi ASN tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

BKPSDM perlu melihat peluang pengembangan layanan di bidang pelatihan dan uji kompetensi secara lebih optimal. Dengan dukungan sarana, tenaga pengajar, serta sistem yang memadai, Provinsi Gorontalo dinilai dapat memiliki layanan pengembangan kompetensi ASN yang mampu menjangkau kebutuhan dari berbagai instansi.

Dit Samapta Gorontalo Siapkan Personel Hadapi Potensi Huru Hara Lewat Latihan Intensif

“Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan sumber daya manusia di BKPSDM ini perlu kita dorong. Pelatihan dan uji kompetensi ASN bisa menjadi salah satu potensi yang dikembangkan untuk peningkatan PAD,” ujar Ramdan. Selasa (28/7).

Komisi 3 DPRD Gorut Kawal Sengketa Pulau Saronde, Pemda Ajukan Peninjauan Kembali

Ia berharap, potensi tersebut dapat dikaji secara lebih mendalam, termasuk dari sisi regulasi, mekanisme layanan, serta kemungkinan penerapan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :

Ramdan menilai, optimalisasi sektor tersebut harus tetap mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan dan kompetensi ASN. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga memberikan manfaat terhadap peningkatan profesionalisme aparatur.

RKA APBD 2026 Belum Masuk, DPRD Ingatkan Pemda Gorut Soal Risiko Pembahasan Melewati Batas Waktu

“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan pelatihan dan uji kompetensi ini dapat dioptimalkan. Kalau memang ada ruang untuk memberikan kontribusi terhadap PAD, tentu harus dikaji dan dimanfaatkan sesuai aturan,” katanya.

Ramdan juga mendorong agar BKPSDM dapat memetakan kebutuhan pelatihan dan uji kompetensi ASN secara berkala. Menurutnya, pemetaan tersebut penting untuk memastikan program yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan aparatur dan perkembangan tuntutan pelayanan publik.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat memperkuat koordinasi antara BKPSDM dengan OPD terkait agar program pengembangan kompetensi ASN dapat berjalan lebih efektif sekaligus membuka peluang peningkatan penerimaan daerah.