Sekda Bone Bolango Ingatkan Warga Tak Berikan Data Palsu di Sensus Ekonomi 2026

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Seperti dilansir dari Ulanda, akurasi data dinilai menjadi penentu utama dalam arah kebijakan di tengah tantangan pembangunan daerah dan ketidakpastian ekonomi.

Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyampaikan langsung pesan tersebut saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di halaman Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Senin, 15 Juni 2026.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, agenda ini bukan sekadar instrumen statistik lima tahunan. Sensus tersebut dipandang sebagai alat penting untuk mengukur denyut perekonomian masyarakat secara riil, meliputi sektor usaha kecil, perdagangan, jasa, hingga pertanian.

“Melalui sensus ini kita tidak hanya mengetahui jumlah usaha, tetapi juga karakteristiknya. Data yang lengkap akan menjadi pondasi dalam menyusun kebijakan dan menentukan intervensi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Iwan Mustapa.

Pernyataan ini menunjukkan langkah pemerintah daerah yang mulai menempatkan data sebagai basis utama pengambilan keputusan. Akurasi data kini dianggap sebagai persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan demi menghindari program pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan menjadi pijakan bagi pemerintah dalam memetakan kondisi nyata dunia usaha di Bone Bolango. Pemerintah daerah ingin mengidentifikasi sektor yang tumbuh, mandek, maupun bidang usaha yang memerlukan stimulus lebih besar.

Menurut Iwan Mustapa, kebijakan pemerintah hanya akan berjalan berdasarkan asumsi belaka jika tidak ditopang oleh data yang valid.

“Kalau datanya tidak jujur, tentu intervensi pemerintah ke depan juga tidak akan tepat,” ujarnya.

Peringatan tersebut didasari oleh kasus pendataan sebelumnya, di mana sejumlah masyarakat didapati enggan memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas. Muncul kekhawatiran di kalangan warga bahwa data tersebut akan memengaruhi bantuan sosial, pajak, atau intervensi pemerintah lainnya.

Iwan Mustapa menegaskan bahwa pola pikir seperti itu harus segera diubah oleh masyarakat.

Ia memastikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki keterkaitan dengan penentuan penerima bantuan sosial. Pendataan dilakukan murni untuk mengukur kondisi pembangunan ekonomi masyarakat secara objektif.

“Paradigma seperti itu harus dihilangkan. Tujuan sensus adalah memastikan kondisi riil masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan agar masyarakat semakin maju dan mandiri,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Iwan Mustapa juga menyoroti integrasi sektor pertanian ke dalam cakupan pendataan SE2026. Langkah ini dinilai sangat relevan dengan karakteristik wilayah Bone Bolango yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian.

Pertanian selama ini tidak hanya menjadi ladang penghasilan utama warga, tetapi juga menjadi penopang mayoritas perputaran ekonomi di daerah tersebut.

Pemerintah daerah berharap data sektor pertanian yang dihimpun nantinya mampu merefleksikan kondisi lapangan secara akurat, termasuk memetakan tantangan yang dihadapi para petani.

“Pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Karena itu pendataan di sektor ini menjadi sangat penting,” ujar Iwan Mustapa.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan jalannya Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa, serta penguatan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Upaya tersebut dilakukan agar pelaksanaan sensus tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan mampu menggerakkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Iwan Mustapa juga menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan mendukung program nasional ini. ASN diminta menjadi teladan bagi warga dalam menyambut petugas sensus dan memberikan keterangan yang benar.

Instruksi ini sekaligus merespons potensi adanya penolakan pendataan oleh oknum aparatur pemerintah.

“Kita berharap hal itu tidak terjadi. ASN sebagai pelayan publik harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa sanksi tegas akan disiapkan bagi aparatur yang terbukti sengaja menghambat jalannya proses pendataan di lapangan.

“Jika sampai ada yang menolak, tentu akan diberikan punishment,” ujar Iwan Mustapa.

Sikap tegas ini memperlihatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk memastikan Sensus Ekonomi 2026 membuahkan data yang valid sebagai pijakan pembangunan daerah. Kebijakan yang dirumuskan tanpa akurasi data disadari hanya akan menghasilkan program yang salah arah.

Pada akhirnya, kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bertumpu pada kinerja petugas lapangan atau pemerintah semata. Kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi menjadi faktor krusial yang menentukan akurasi potret ekonomi Bone Bolango sesungguhnya.