Warga Bone Pantai Serahkan Petisi Penolakan Tambang ke DPRD Gorontalo

Aliansi Peduli Lingkungan mendatangi DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyerahkan petisi penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan PT Celebes Bone Mineral di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, pada Senin, 24 Agustus 2026.

Dilansir dari Ulanda, penyerahan petisi dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo tersebut bertujuan untuk mendesak legislatif membuka kembali persoalan izin, aktivitas perusahaan, hingga dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Menanggapi tuntutan warga, Anggota Komisi I Femmy Udoki menyatakan bakal menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 31 Agustus 2026. Sejumlah pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, Dinas PM-PTSP, serta dinas yang membidangi sumber daya mineral dan ketenagakerjaan dipastikan akan dipanggil.

Perwakilan Aliansi Peduli Lingkungan, Abdul Rahman Husain, mengharapkan forum RDP mendatang menjadi tempat pengujian atas keberatan masyarakat terhadap penjelasan pemerintah dan pihak perusahaan.

"Insya Allah pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti pada tanggal 31 Agustus dalam bentuk rangkaian kegiatan RDP yang mengundang instansi terkait," kata Abdul Rahman Husain, Perwakilan Aliansi Peduli Lingkungan.

Penolakan warga Bone Pantai telah berlangsung sejak 2024 dan semakin menguat setelah wilayah tersebut diterjang banjir bandang. Meski berbagai forum telah difasilitasi oleh pemerintah daerah dan kecamatan, warga tetap konsisten menolak tambang.

"Beberapa pertemuan yang sudah difasilitasi pemerintah, baik pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango maupun pemerintah kecamatan, semuanya berjalan dengan penolakan yang sama," ujar Abdul Rahman Husain, Perwakilan Aliansi Peduli Lingkungan.

Gejolak warga kembali mencuat saat konsultasi publik Amdal dijadwalkan pada 5 Agustus 2026, yang akhirnya ditunda akibat gelombang protes. Masyarakat juga menyoroti pengumuman Amdal yang dikabarkan sudah terbit di salah satu media lokal.

"Setelah kami rapat, ada informasi terbaru bahwa ternyata mereka sudah memuat di salah satu media terkait pengumuman Amdal," kata Abdul Rahman Husain, Perwakilan Aliansi Peduli Lingkungan.

Selain masalah Amdal, warga turut menyoroti rekam jejak pengeboran perusahaan yang dinilai sudah berjalan sejak 2016. Aliansi meminta pemerintah memperjelas dasar perizinan dan keterlibatan masyarakat terdampak pada RDP 31 Agustus 2026 mendatang.