DPRD Gorontalo Dorong Perluasan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili berkomitmen mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo memperluas jaminan sosial bagi seluruh pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kesepakatan tersebut diambil usai menerima audiensi pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo bersama Komisi IV pada Selasa (4/8/2026), sebagaimana dilansir dari Ulanda.

DPRD Provinsi Gorontalo menilai program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki manfaat besar yang sangat dibutuhkan masyarakat, meskipun selama ini belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh publik.

"Hari ini kami menerima kunjungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari penjelasan yang kami dengar, sebetulnya program ini luar biasa sekali. Kami baru mendapatkan penjelasan yang lebih utuh, dan ini sangat dibutuhkan masyarakat," kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili.

Langkah ini diambil setelah jajaran pimpinan DPRD bersama Komisi IV melakukan diskusi mendalam terkait penguatan cakupan perlindungan tenaga kerja di daerah.

"Kami berkomitmen bersama-sama mendorong agar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo dapat meng-cover seluruh pekerja yang ada di Provinsi Gorontalo," kata Thomas Mopili.

Pihaknya juga menyoroti nilai iuran bulanan yang tergolong terjangkau namun mampu memberikan perlindungan ekonomi secara menyeluruh bagi para pekerja.

"Premi pembayarannya sangat ringan, tetapi manfaatnya luar biasa. Di dalamnya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sampai jaminan hari tua," kata Thomas Mopili.

Bantuan jaminan sosial tersebut dianggap amat krusial dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga pekerja saat menghadapi musibah kehilangan pencari nafkah utama.

"Bayangkan, dengan iuran sekitar Rp16.200 per bulan, ketika peserta meninggal dunia, ahli waris bisa menerima manfaat sekitar Rp42 juta. Pada saat keluarga sedang mengalami goncangan ekonomi, bantuan seperti ini sangat berarti," kata Thomas Mopili.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perluasan program jaminan sosial ini, pihak legislatif merencanakan alokasi anggaran daerah yang lebih memadai.

"Mudah-mudahan ke depan kami bisa menganggarkan lebih besar untuk Provinsi Gorontalo," kata Thomas Mopili.

Selain dukungan penganggaran, peningkatan cakupan kepesertaan dipandang butuh dorongan edukasi yang lebih masif ke seluruh lapisan masyarakat.

"Masyarakat perlu tahu program ini. Kami meminta teman-teman BPJS untuk lebih gencar memberikan penjelasan dan pemahaman. Kalau tersosialisasi dengan baik, saya yakin masyarakat akan dengan mandiri mendaftarkan diri," kata Thomas Mopili.

Upaya perlindungan ini ditargetkan menyasar seluruh segmen tenaga kerja di Provinsi Gorontalo tanpa terkecuali.

"Harapan kami, semua pekerja di Gorontalo bisa ter-cover. Program ini sangat membantu masyarakat ketika menghadapi goncangan ekonomi," kata Thomas Mopili.

Pertemuan yang dihadiri pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, pimpinan DPRD, serta anggota Komisi IV menjadi langkah awal dorongan kebijakan dan penganggaran daerah terkait jaminan sosial pekerja.