DPRD Gorontalo Dorong RS Ainun Pacu PAD dan Kejar Dana Kemenkes

Ancaman penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2027 memicu Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendorong Rumah Sakit Ainun memperkuat kemandirian finansial melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dilansir dari Ulanda.

Langkah penyesuaian ini dibahas dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Penguatan PAD dinilai vital agar kualitas layanan medis tidak merosot saat dukungan APBN berkurang.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan bahwa tren pendapatan RS Ainun sepanjang 2026 menunjukkan performa positif.

"Hingga bulan Juli, target PAD yang semula diperkirakan sekitar Rp39 miliar menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Bahkan kami optimistis realisasinya bisa mencapai sekitar Rp44 miliar sebelum akhir tahun," kata dr. Yanti.

Peningkatan PAD tersebut didorong oleh perluasan layanan medis spesialis. Kehadiran dokter spesialis mata untuk tindakan operasi retina menjadi salah satu pemantik lonjakan jumlah pasien serta penerimaan rumah sakit.

"Kami berharap PAD terus meningkat. Dengan begitu, meskipun Dana Alokasi Khusus nantinya dihapus, Rumah Sakit Ainun tetap mampu membiayai operasional maupun pengembangan pelayanannya sendiri," ujarnya.

Di samping kemandirian PAD, rumah sakit kini berupaya mengakses anggaran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dari Kementerian Kesehatan bernilai Rp200 miliar. Namun, potensi dana hibah pusat tersebut terganjal masalah pemenuhan daya listrik operasional.

Kebutuhan penambahan daya listrik diperkirakan menyedot anggaran Rp2 miliar. Sarana energi ini menjadi syarat utama pengoperasian alat medis canggih, seperti pemindai CT Scan dan fasilitas perawatan kanker.

dr. Yanti menegaskan urgensi pemenuhan fasilitas daya energi tersebut agar hibah pusat tidak hangus.

"Jangan sampai hanya karena kebutuhan penambahan daya listrik sekitar Rp2 miliar, bantuan Rp200 miliar dari Kementerian Kesehatan justru tidak bisa diperoleh. Ini harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Komisi IV meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo segera berkoordinasi dengan gubernur untuk memasukkan anggaran daya listrik ke dalam alokasi prioritas. Biaya penambahan daya sebesar Rp2 miliar dinilai sangat kecil dibandingkan dampak pengembangan rumah sakit.

"Bagi kami, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang nyata. Kalau kebutuhan listrik ini bisa dipenuhi, maka peluang memperoleh bantuan Rp200 miliar terbuka lebar dan pengembangan Rumah Sakit Ainun dapat dipercepat," katanya.

Proses pembahasan KUA-PPAS 2027 dipastikan terus berjalan dengan fokus memperjuangkan kemandirian keuangan RS Ainun serta penguatan sarana kesehatan masyarakat Gorontalo.