DPRD Gorontalo Minta APBD 2027 Fokus Program Berdampak Nyata

Alokasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dinilai tidak boleh sebatas pembahasan angka semata. Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan setiap dana publik harus menghadirkan kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Sikap tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi III bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta biro mitra kerja. Pertemuan ini menghadirkan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Biro Administrasi Perekonomian, hingga Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menyebutkan pembahasan anggaran diarahkan guna menjamin program prioritas memiliki sasaran tepat serta berjalan efektif untuk pembangunan daerah.

"Yang kami lihat bukan hanya angka-angka anggaran, tetapi bagaimana setiap program mampu dijalankan secara efektif dan memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Espin.

Espin menilai kriteria keberhasilan pembangunan selama ini sering kali terbatas pada besarnya penyerapan anggaran. Padahal, dampak konkret setelah pelaksanaan program merupakan hal yang jauh lebih krusial bagi masyarakat.

Maka dari itu, perangkat daerah diminta menghindari penyusunan kegiatan yang hanya menggugurkan rutinitas tahunan. Setiap usulan program diwajibkan memiliki indikator ketercapaian yang sanggup menjawab permasalahan riil di lapangan.

Langkah pencermatan usulan bakal dilakukan ketat oleh pihak legislatif agar tidak ada alokasi anggaran yang sia-sia.

"Kami ingin memastikan investasi anggaran pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal. Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Peningkatan mutu pelaksanaan program turut menjadi sorotan utama legislatif. Kualitas sumber daya manusia, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek pemerintah, mendesak untuk ditingkatkan.

Keahlian PPK dianggap memegang peranan kunci dalam menjaga standar pengerjaan fisik sekaligus menghindarkan alur proyek dari kendala administrasi maupun jeratan hukum.

Pihak Komisi III pun mendorong pengalokasian anggaran khusus untuk skema pelatihan dan sertifikasi PPK pada APBD 2027.

"SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan program pemerintah," katanya.

Di samping itu, penguatan peran Biro Administrasi Perekonomian dinilai strategis guna mengoptimalkan fungsi pemantauan serta evaluasi agenda pemerintah. Penataan struktur organisasi di lingkungan Pemprov Gorontalo juga didorong agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Guna mematangkan pembahasan, OPD diwajibkan menyerahkan data pendukung kebutuhan program prioritas sebagai acuan penetapan skala prioritas. Fungsi pengawasan legislatif dipastikan terus berjalan untuk menjamin kebijakan fiskal daerah mampu memperkuat pelayanan publik dan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.