Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Minta Efisiensi Anggaran APBD 2027 Selektif dan Tepat Sasaran

GoTimes.id, Gorontalo – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo meminta efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Setiap program dan kegiatan perlu dikaji berdasarkan tingkat prioritas serta manfaatnya bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan mencermati kembali setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Anggaran yang dinilai kurang prioritas, menurutnya, dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang lebih mendesak.

Sekretariat DPRD Gorut Tampil Kompak di Pencanangan HUT RI ke-80

“Daripada input yang kita berikan, kita harus betul-betul jeli dalam melihat program dan kegiatan. Dalam efisiensi ini kita betul-betul melihat mana yang lebih prioritas dan mana yang bisa kita evaluasi,” kata Espin. Senin (27/7).

Ia mencontohkan alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan, yang menurutnya masih perlu dikaji kembali. Espin menilai, jika terdapat anggaran yang cukup besar untuk pemeliharaan, sebagian dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke program pembangunan yang lebih mendesak.

Momentum HUT RI ke-80 di Gentuma, Robinson Puluhulawa Bacakan Proklamasi Merdeka

“Kalau boleh, anggaran itu dipindahkan ke program kegiatan yang lebih mendesak. Ada beberapa aspirasi yang masuk, termasuk di wilayah Kabupaten. Ada infrastruktur yang harus dikerjakan. Kalau tidak, ini bisa menghambat program yang lebih besar,” ujarnya.

Dua Anggota DPRD Gorontalo Utara Ikuti Bimtek Nasional PKS di Jakarta

Menurut Espin, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara linear dan terintegrasi dengan program strategis pemerintah daerah. Karena itu, setiap alokasi anggaran perlu dicermati agar benar-benar mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan.

**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :

Ia juga berharap dukungan melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD) dapat membantu pemerintah dalam menangani kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur di daerah.

Selain infrastruktur, Espin turut meminta agar program bantuan bagi pelaku UMKM dievaluasi secara berkala untuk mengukur dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kalau kita memberikan bantuan UMKM, apakah itu memberikan daya ungkit? Kalau memang tidak, kita harus melihat kembali mekanismenya. Kemarin kita memberikan Rp1 juta kepada UMKM, sekarang berubah menjadi Rp5 juta. Hal-hal seperti ini harus dikaji,” katanya.

Tebar Berkah Ramadhan, Samapta Polda Gorontalo Salurkan Al-Qur’an ke Masjid-Masjid

Espin menilai, berbagai evaluasi tersebut perlu dibahas secara terbuka dalam setiap rapat pembahasan anggaran, sehingga pemerintah dan DPRD dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ia juga mendorong setiap OPD untuk memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, dalam situasi fiskal yang dinamis, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi penting agar kebijakan anggaran dapat memberikan dampak yang optimal.

“Ini harus kita cermati bersama. Ada OPD yang memang harus kita dukung agar mereka bisa memberikan kontribusi dan masukan. Situasi kita sekarang naik turun, sehingga kita harus benar-benar memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, tepat manfaat, dan tentunya lebih efisien,” tandas Espin.