DPRD Provinsi Gorontalo Jelaskan Keterlambatan Kontrak Kerja Sama Media

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili memberikan klarifikasi terkait keterlambatan penandatanganan kontrak kerja sama publikasi dengan perusahaan media dalam bincang santai di Restoran Meranti, Kabupaten Bone Bolango, Senin, 20 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Penundaan tersebut memicu pembahasan di kalangan insan pers selama beberapa bulan terakhir. Lembaga legislatif menegaskan penundaan terjadi akibat langkah kehati-hatian dalam penyelesaian seluruh prosedur administrasi dan evaluasi tata kelola anggaran, bukan karena melemahnya komitmen kemitraan.

Sekretariat DPRD memilih untuk memastikan seluruh tahapan legalitas dan administrasi terpenuhi secara detail demi menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik sebelum proses penandatanganan dilakukan.

"Memang sudah agak terlambat melakukan kontrak. Setelah kami berbincang dengan Sekwan, mereka lebih mengedepankan asas kehati-hatian sehingga pada bulan Juli baru bisa dilaksanakan kontrak," kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili.

Pihak dewan juga memanfaatkan masa sebelum penandatanganan untuk mencermati dinamika pemberitaan demi meningkatkan kualitas kerja sama di masa depan.

"Kami melihat berbagai perkembangan yang ada, kemudian menjadi bahan evaluasi sehingga proses kerja sama bisa disempurnakan," ujarnya Thomas Mopili.

Thomas menggarisbawahi bahwa penyebaran informasi terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi rakyat membutuhkan peran wartawan agar sampai secara utuh ke publik.

"Media membantu menyebarluaskan kinerja DPRD, termasuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Malam hari ini kita bisa berinteraksi, berdiskusi, dan saling bertukar pandangan melalui bincang santai ini," ujar Thomas Mopili.

Ia menambahkan bahwa kritik konstruktif yang disampaikan oleh pers merupakan instrumen penting dalam menjaga kinerja serta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan di daerah.

"Intinya kami tidak alergi dikritik. Kritik yang membangun tentu menjadi masukan bagi kami untuk bekerja lebih baik. Semoga hubungan baik antara DPRD dan media dapat terus terjalin hingga akhir masa jabatan kami," katanya Thomas Mopili.

Dalam kesempatan yang sama, pandangan mengenai nilai penting profesionalisme jurnalistik dan kepentingan publik juga dipaparkan oleh anggota dewan lainnya.

"Pengalaman itu membuat saya memahami bahwa berita bukan sekadar informasi. Ada nilai berita, ada tanggung jawab, ada kepentingan publik yang harus dijaga," ujar Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Sun Biki.

Sinergi antara parlemen daerah dan insan pers diharapkan dapat terus berjalan secara transparan dan profesional untuk menjamin pemenuhan hak informasi masyarakat di Gorontalo.