DPRD Gorontalo Bahas Ranperda Perubahan APBD 2026

DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-100 dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (12/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Idrus M. T. Mopili dan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, sebagaimana dilansir dari Gotimes.

Penyampaian penjelasan Ranperda Perubahan APBD 2026 oleh Gubernur Gorontalo dilakukan untuk menyesuaikan program pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal daerah. Salah satu fokus pemerintah meliputi optimalisasi program Inseminasi Buatan (IB) sapi untuk meningkatkan populasi ternak, dengan tingkat keberhasilan kebuntingan mencapai rata-rata 89 persen.

Di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,47 miliar untuk pengadaan dryer, alat mesin pertanian (alsintan), dan alat pengukur kadar air jagung. Bantuan benih jagung juga disiapkan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo turut memaparkan sejumlah rencana strategis, seperti pelebaran apron Bandara Djalaluddin dan perkembangan pembangunan Bendungan Bulango Ulu. Pengisian bendungan ditargetkan dimulai pada musim hujan tahun ini untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Di bidang pendidikan, fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Boalemo telah rampung dan siap beroperasi.

Setelah penyampaian nota keuangan dan naskah Ranperda, seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan sosial serta penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mitigasi kekeringan.

Terkait kondisi keuangan, Provinsi Gorontalo mencatatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8 miliar yang merupakan penyelesaian selisih kurang transfer dari pusat. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai 7,68 persen, tertinggi di kawasan Sulawesi. Untuk memperkuat penerimaan, pemerintah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja sama penagihan pajak dan digitalisasi monitoring pajak air.