DPRD Gorontalo Soroti Lambannya Pendataan Bantuan Rumah TB Rp20 Juta

Program bantuan rumah penderita Tuberkulosis (TB) senilai Rp20 juta dari pemerintah pusat terancam tidak terserap maksimal di Provinsi Gorontalo akibat lambatnya validasi data calon penerima. Masalah ini menjadi sorotan utama Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dalam Rapat Dengar Pendapat pembahasan KUA/PPAS 2027 pada Senin, 20 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Dari kuota alokasi sebanyak 1.050 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), baru 56 calon penerima yang lolos verifikasi administrasi hingga pertengahan 2026. Capaian tersebut terbilang sangat rendah dibanding total penderita TB di Gorontalo yang mencapai sekitar 2.000 orang pada tahun 2026.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Hj. Sri Darsianti Tuna, S.Ked., M.AP, mendesak pemerintah daerah agar bergerak cepat memanfaatkan dana stimulan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut.

"Program ini sangat penting karena bukan hanya berbicara tentang perbaikan rumah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan mendukung proses penyembuhan pasien TB," kata Sri Darsianti usai rapat.

Ia menyoroti ketimpangan yang jauh antara jumlah penderita TB di lapangan dengan realisasi verifikasi data penderita yang berhak menerima stimulan perbaikan hunian.

"Data terbaru pasien TB sekitar 2.000 orang. Kami meminta Dinas Kesehatan segera melengkapi dan memperbarui data tersebut agar bantuan Rp20 juta untuk perbaikan rumah bisa dimanfaatkan sebagai stimulan bagi lebih banyak pasien TB," ujarnya.

Sri Darsianti menerangkan bahwa kriteria penerima bantuan diwajibkan terdaftar dalam kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5 basis data sosial ekonomi pemerintah, sehingga keakuratan data menjadi kunci utama penyaluran.

"Karena ada persyaratan yang harus dipenuhi, maka proses pendataan harus dilakukan secara maksimal. Data yang valid akan menentukan apakah masyarakat bisa memperoleh bantuan atau tidak," katanya.

DPRD meminta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna percepatan pendataan fisik tempat tinggal pasien agar kuota bantuan pusat tidak hangus.

"Jangan sampai kuota yang sudah disiapkan pemerintah pusat tidak terserap hanya karena data belum lengkap. Yang kita kejar adalah bagaimana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa segera memperoleh manfaat dari program ini," ujar Sri Darsianti.