DPRD dan Pemprov Gorontalo Bahas Ranperda Perubahan APBD 2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo resmi memulai Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-100 di Gedung DPRD, Rabu (12/8/2026), dilansir dari Sharenews.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Idrus M. T. Mopili serta dihadiri oleh Gubernur Gusnar Ismail, jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, hingga pimpinan OPD dan instansi vertikal.

Pengalokasian anggaran dalam perubahan APBD tahun ini difokuskan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penguatan sektor pertanian dan peternakan, langkah antisipasi musim kemarau, dan penyelesaian proyek strategis daerah.

Pada sektor pertanian dan peternakan, pemerintah memaksimalkan program Inseminasi Buatan (IB) sapi yang mencatatkan tingkat keberhasilan lapangan hingga 89 persen. Pemerintah provinsi juga menyiapkan dana Rp1,47 miliar guna menyediakan dryer, alsintan, alat pengukur kadar air jagung, serta benih jagung cadangan untuk memitigasi risiko gagal panen akibat kemarau.

Dalam ranah belanja daerah, pembahasan perubahan anggaran turut menambah alokasi Belanja Tidak Terduga guna memperkuat mitigasi kekeringan dan menjamin ketersediaan pasokan air bersih bagi warga.

Rancangan anggaran ini juga mendukung kesiapan pelebaran apron Bandara Djalaluddin untuk embarkasi haji 2027 serta penggenangan Bendungan Bulango Ulu yang dijadwalkan pada Oktober–Desember 2026 untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum Regional. Sementara di bidang pendidikan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Boalemo telah rampung dan siap beroperasi.

Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD 2026 tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama antara legislatif dan pemerintah daerah.

Gubernur Gusnar Ismail menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan sosial untuk mengantisipasi kerentanan pangan saat kemarau, serta mengklarifikasi bahwa tambahan Transfer ke Daerah senilai Rp8 miliar dialokasikan untuk menyelesaikan selisih kurang transfer pusat dan bukan untuk gaji PPPK.

Langkah penguatan fiskal daerah dilakukan Pemprov dengan menginventarisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, digitalisasi monitoring pajak air, dan rencana penambahan penyertaan modal ke Bank SulutGo. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Gorontalo mencatatkan capaian 7,68 persen pada Triwulan I 2026 dan 6,20 persen pada Triwulan II 2026.