Erick Thohir Bentuk Tim Koordinasi Matangkan PON 2028

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membentuk tim koordinasi khusus guna mengawal persiapan dan administrasi Pekan Olahraga Nasional 2028 dalam rapat lintas sektor di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Bola.

Langkah percepatan konsolidasi ini melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan demi menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran ajang empat tahunan tersebut.

Erick Thohir menjelaskan rapat koordinasi ini digelar untuk mempercepat persiapan seluruh instansi terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan maupun pengawasan hukum.

"Alhamdulillah, PON 2028 semakin dekat. Rencananya akan digelar pada November 2028. Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, kita semua, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, baik di bidang olahraga maupun pendampingan, harus mempercepat konsolidasi agar PON dapat terlaksana sesuai harapan, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi," ujar Erick Thohir, Menpora.

Kemenpora bersama lembaga terkait mengkaji usulan dari daerah pendukung untuk menyelaraskan skema pendanaan sebelum diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Hari ini saya bersama Ketua Umum KONI Pusat, Jaksa Agung Muda Intelijen, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPKP melakukan sinkronisasi. Berdasarkan usulan yang telah disampaikan daerah, kita harus memetakan kesiapan pendanaan di masing-masing daerah. Selanjutnya hasil tersebut akan kami laporkan kepada pemerintah pusat," kata Erick Thohir, Menpora.

Pembentukan tim ini difokuskan untuk memfasilitasi pemaparan daerah sebelum proposal tingkat nasional diajukan secara resmi kepada Presiden.

"Dalam rapat hari ini kami sepakat membentuk tim koordinasi. Nantinya kami akan mengundang pemerintah daerah untuk memaparkan hasil pemetaan mereka sebelum dilaporkan kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden. Harapannya, penyelenggaraan PON 2028 dapat berlangsung sukses, baik dari sisi penyelenggaraan, administrasi, maupun keberlanjutan pengembangan olahraga nasional," ujar Erick Thohir, Menpora.

Ajang PON 2028 dijadwalkan berlangsung di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan DKI Jakarta sebagai penyangga venue untuk 67 cabang olahraga. Kebijakan ini diterapkan sejalan dengan arahan pemerintah yang melarang pembangunan arena olahraga baru guna menghindari fasilitas tidak terpakai pasca-event.

Pihak KONI Pusat memberikan sambutan positif atas penerbitan Surat Keputusan terkait tuan rumah dan kesiapan infrastruktur pendukung penyelenggaraan.

"Pertama-tama, selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Menpora yang telah menerbitkan Surat Keputusan tentang penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara. Hal ini sangat penting karena meskipun pelaksanaannya masih sekitar dua tahun lima bulan lagi, SK tersebut sudah diterbitkan sehingga NTT, NTB, DKI Jakarta, dan KONI Pusat dapat segera bergerak memantapkan persiapan," ujar Marciano Norman, Ketua Umum KONI Pusat.

Kemenpora dan KONI Pusat akan mengumumkan pembagian cabang olahraga untuk tiap wilayah penyelenggara setelah seluruh proses pemetaan selesai diolah.