Pemilihan Presiden FAM Berpotensi Menjadi Duel Dua Kandidat Utama

Persaingan dalam perebutan posisi Presiden Football Association of Malaysia (FAM) berpotensi hanya menyisakan dua kandidat setelah mantan Presiden FAM Tan Sri Hamidin Amin dilaporkan mempertimbangkan untuk mundur sebelum penetapan resmi kandidat, dilansir dari Bola.

Hamidin, yang sebelumnya memperoleh 12 nominasi dari anggota federasi, sempat diunggulkan untuk kembali menduduki jabatan tersebut pada Kongres Pemilihan tanggal 17 September. Keputusannya untuk tidak maju akan membuka ruang persaingan bagi Presiden Malaysia Football League Datuk Ab Ghani Hassan yang mengantongi tujuh nominasi dan Wakil Presiden Selangor FA Datuk Seri Shahril Mokhtar dengan empat nominasi.

Mantan presiden tersebut tercatat memimpin federasi sejak 2018 sebelum akhirnya mengundurkan diri menjelang pemilihan 2025, yang kemudian menempatkan Mohd Joehari Mohd Ayub sebagai pengganti tanpa perlawanan. Siapa pun pimpinan baru yang terpilih nantinya bakal mengemban tanggung jawab besar memulihkan kondisi organisasi pasca-sanksi disiplin dari FIFA pada September tahun lalu.

Hukuman internasional itu dijatuhkan lantaran ditemukan dokumen palsu terkait silsilah keturunan Malaysia pada tujuh pemain kelahiran luar negeri yang diturunkan saat menang 4-0 atas Vietnam di Kualifikasi Piala Asia 2027. Kasus ini berujung pada denda sebesar 429.611 dolar AS serta pembatalan empat hasil pertandingan internasional timnas Malaysia melawan Vietnam, Cape Verde, Singapura, dan Palestina.

Meski keputusan Court of Arbitration for Sport (CAS) menguatkan temuan pelanggaran dokumen dan menolak banding federasi, lembaga tersebut mengubah cakupan sanksi individu pemain dari larangan seluruh aktivitas sepak bola menjadi sebatas larangan bertanding. Dugaan tindak pidana dalam kasus pemalsuan ini pun diteruskan oleh FIFA kepada otoritas hukum di lima negara, yakni Malaysia, Argentina, Brasil, Spanyol, dan Belanda.

Dampak skandal ini memicu pengunduran diri seluruh jajaran komite eksekutif FAM pada Januari 2026, meski masa jabatan mereka untuk periode 2025–2029 baru berjalan 11 bulan. Situasi ini mendorong evaluasi menyeluruh dari AFC dan FIFA yang menemukan berbagai kelemahan tata kelola internal, seperti konsentrasi wewenang informal di tingkat pimpinan dan minimnya rencana bisnis tahunan di tingkat departemen.

Sebagai langkah pembenahan, para anggota federasi menyetujui paket reformasi dan statuta baru pada Juni 2026 yang merestrukturisasi komite eksekutif, memperketat syarat kandidat, serta memperbesar peran klub profesional dalam tata kelola sepak bola nasional.