Pemkab Bone Bolango Perketat Pengendalian Korupsi Lewat Bimtek IEPK

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperketat sistem pencegahan korupsi birokrasi melalui bimbingan teknis Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) di Gorontalo pada Senin, 30 Juni 2026, seperti dilansir dari Ulanda.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Bone Bolango saat ini tercatat masih berada pada Level 2. Capaian tersebut menandakan organisasi pemerintahan telah memiliki pembagian tugas jelas, namun strategi pengendalian belum terintegrasi menyeluruh dan masih berorientasi administratif.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa menegaskan bahwa pengelolaan risiko kini menjadi tanggung jawab seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), bukan lagi tugas eksklusif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Pengawasan bukan semata-mata tugas APIP. Seluruh pimpinan perangkat daerah adalah pemilik risiko sehingga harus memahami strategi pengendalian sekaligus langkah mitigasi terhadap setiap potensi risiko, termasuk risiko korupsi," kata Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Langkah ini menandai pergeseran paradigma pengawasan daerah dari pemeriksaan setelah masalah muncul menjadi sistem pencegahan sejak tahap perencanaan program. Iwan Mustapa mengingatkan jajarannya agar mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian yang sudah diraih organisasi.

"Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Apa yang sudah dicapai harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Jangan sampai capaian yang sudah diraih justru mengalami penurunan," ujar Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bone Bolango mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sejumlah indikator seperti akuntabilitas kinerja dan digitalisasi pemerintahan masih memerlukan perhatian serius. Iwan Mustapa menekankan pentingnya keberlanjutan perbaikan sistem tersebut.

"Perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan. Reformasi birokrasi bukan sekadar mengejar nilai, tetapi memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas," kata Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Seluruh OPD kini diwajibkan segera menyelesaikan laporan Indeks Digitalisasi Pemerintahan serta evaluasi kelembagaan. Kegiatan bimbingan teknis ini turut mendapatkan dukungan dari Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang dihadiri oleh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Ahmad Fauzan.

"Harapan kita lahir komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, berintegritas, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat," ujar Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.