Syarif Mbuinga Resmi Memimpin ABPEDNAS Gorontalo

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Gorontalo secara resmi dilantik. Prosesi pengukuhan jajaran pengurus ini berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo seperti dilansir dari Ulanda. Syarif Mbuinga dilantik sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Gorontalo.

Bersamaan dengan agenda tersebut, kepengurusan DPC untuk enam wilayah juga ikut dikukuhkan, yang mencakup Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, serta Pohuwato. Langkah pengukuhan ini menandai dimulainya konsolidasi kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh wilayah Gorontalo. Kehadiran struktur organisasi yang utuh hingga tingkat kabupaten dan kota diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam memperkuat jaringan koordinasi sampai ke tingkat desa.

Pelantikan ini memiliki peran strategis untuk mendongkrak kapasitas BPD dalam menjalankan tugas utamanya. Selama ini, BPD memegang fungsi vital dalam mengawal jalannya pemerintahan desa serta menyalurkan aspirasi warga setempat.

Organisasi ini diharapkan tidak sebatas menjadi tempat berhimpun para anggota BPD. Lebih dari itu, wadah ini ditargetkan berkembang menjadi sarana komunikasi, koordinasi, dan peningkatan kompetensi anggota dalam menghadapi dinamika di kawasan pedesaan. Peningkatan sinergi antara BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan menjadi fokus utama keberadaan organisasi ini. Kerja sama tersebut sangat dibutuhkan guna mendorong tata kelola desa yang lebih transparan, partisipatif, serta berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Syarif Mbuinga, jajaran pengurus DPD dan DPC diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh BPD di Gorontalo. Tantangan utama pengurus baru adalah menjalankan konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput. ABPEDNAS Gorontalo dituntut untuk tidak sekadar mengawal kepentingan internal BPD, tetapi juga menjamin aspirasi masyarakat memperoleh porsi yang kuat dalam pembangunan desa. Efektivitas kepengurusan baru ini nantinya diukur dari penguatan lembaga, peningkatan kapasitas anggota, serta keberhasilan konsolidasi organisasi di setiap desa.