Adhan Dambea Peringatkan LSM Soal Pembebasan Lahan Terminal Andalas

Proses pembebasan lahan eks Terminal Andalas yang dialokasikan untuk pembangunan kantor baru Wali Kota Gorontalo telah memasuki tahapan pembayaran. Seperti dilansir dari Ulanda, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea melontarkan peringatan tegas kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang disinyalir mulai memprovokasi serta menekan para pemilik tanah.

Pemerintah Kota Gorontalo dipastikan tidak bakal menghentikan proses pencairan dana untuk 28 bidang tanah dalam proyek penataan pusat pemerintahan tersebut. Adhan menjelaskan bahwa penetapan nilai ganti rugi sepenuhnya diserahkan kepada lembaga penilai independen, bukan hasil kesepakatan langsung antara warga dan pihak pemerintah.

"Ada 28 bidang yang harus dibayar pemerintah. Prosesnya bukan pemerintah yang menentukan langsung. Kita lewat Appraisal," kata Adhan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).

Mekanisme penilai independen ini sengaja diterapkan guna menjamin objektivitas serta menghindarkan proses pengadaan tanah dari intervensi pihak luar. Skema tersebut memastikan tidak ada interaksi keuangan secara langsung antara pejabat pemerintah dan masyarakat pemilik lahan.

"Tidak ada pemilik tanah berhubungan langsung dengan pemerintah. Semua melalui appraisal," ujarnya.

Peringatan keras tersebut dikeluarkan Adhan menyusul masuknya laporan mengenai oknum anggota LSM yang mendatangi warga pemilik tanah. Oknum-oknum itu diduga menawarkan bantuan, tetapi justru memberikan dorongan agar proses pembayaran yang sedang berjalan dipermasalahkan.

Adhan mengimbau seluruh pihak yang berniat melakukan pengawasan atau mendampingi warga agar mendatangi kantor Wali Kota Gorontalo secara resmi untuk memperoleh transparansi informasi, ketimbang melakukan kontak langsung dengan para pemilik tanah di lapangan.

"Kalau ingin membantu masyarakat, datang ke kantor. Jangan justru LSM menekan masyarakat, memprovokasi, kemudian mencari uang," katanya.

Ketegangan sikap Wali Kota Gorontalo semakin terlihat saat menyinggung keterlibatan oknum LSM yang disinyalir berasal dari luar daerah. Pihak-pihak tersebut dinilai tidak memahami regulasi lokal serta prosedur teknis pengadaan tanah yang sedang berlangsung.

"Jangan datang cari duit di sini. Ini Gorontalo, ini bukan Manado," ujarnya.

Pembayaran Tinggal Menunggu Pelaksanaan

Pemerintah daerah pada dasarnya tetap terbuka terhadap fungsi pengawasan maupun kritik dari masyarakat. Meski demikian, area pembebasan lahan untuk kawasan eks Terminal Andalas tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana menekan warga atau mengganggu prosedur hukum yang telah dirancang.

Penegasan kembali disampaikan bahwa transaksi jual beli lahan tidak berjalan secara subjektif melalui negosiasi internal pihak pemkot.

"Jual beli tanah ini bukan lewat pemerintah. Lewat APPRAISAL. Pemerintah membayar berdasarkan hasil appraisal," katanya.

Besaran dana yang diterima para pemilik lahan disesuaikan dengan kalkulasi profesional yang mempertimbangkan kondisi fisik di lapangan, kepemilikan administrasi, serta tolok ukur teknis lainnya. Oleh sebab itu, narasi yang menyebutkan bahwa penetapan harga dilakukan sepihak oleh pemerintah adalah tidak benar.

Tahapan administrasi pembebasan lahan eks Terminal Andalas kini telah dirampungkan secara menyeluruh oleh Pemerintah Kota Gorontalo, sehingga proses pencairan dana tinggal menunggu jadwal eksekusi.

"Sudah selesai semua. Tinggal bayar besok, insya Allah," ujarnya.

Kawasan eks Terminal Andalas ini diproyeksikan menjadi lokasi berdiri bangunan baru kantor Wali Kota Gorontalo sebagai agenda strategis penataan tata ruang kota. Seluruh elemen masyarakat diminta untuk tidak memperkeruh suasana, sementara pintu komunikasi resmi kantor wali kota terus dibuka bagi pihak yang memerlukan klarifikasi.

"Kalau ada yang ingin tahu prosesnya, pintu kantor Wali Kota terbuka. Jangan bermain di luar mekanisme," kata Adhan.