Bupati Bone Bolango Percepat Sertifikasi Aset Tanah Daerah

Bupati Bone Bolango Ismet Mile mendorong percepatan sertifikasi seluruh aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango demi memperkuat pengamanan serta legalitas kekayaan daerah. Langkah penyerahan sertifikat ini berlangsung di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bone Bolango pada Kamis (3/9/2026), sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Upaya percepatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Kejaksaan Negeri Bone Bolango, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango. Penyerahan dokumen legal ini menjadi langkah penting dalam mengamankan kekayaan negara yang sedang dikelola secara hukum.

"Ini menjadi dasar pengamanan segala kekayaan negara yang Kabupaten Bone Bolango sedang kelola sekarang ini," ujar Ismet.

Pendataan menyeluruh masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah karena banyaknya aset tanah milik Pemkab Bone Bolango yang belum terdaftar. Saat ini, terdapat sekitar seribu aset tanah yang perlu ditangani dan ditargetkan selesai dibuatkan sertifikat secara bertahap.

Kerja sama lintas lembaga ini juga diselenggarakan sebagai bentuk tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Bone Bolango dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango yang didukung Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

"Ini adalah tindak lanjut pertama MoU antara saya dan Pak Kajari. Ini wujud nyata dari kerja keras Pak Kajari dan Kepala BPN dalam mempercepat lahirnya sertifikat," kata Ismet.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkomitmen untuk meningkatkan dukungan anggaran melalui alokasi APBD guna mengoptimalkan proses sertifikasi yang selama ini dinilai belum maksimal.

"Insya Allah di tahun depan, pada APBD 2027, saya akan back-up habis-habisan," tegas Ismet.

Guna memastikan seluruh aset tanah daerah dapat terinventarisasi dan terlindungi secara hukum, Pemkab Bone Bolango akan terus menguatkan koordinasi bersama Kejari dan BPN. Capaian dari program ini nantinya juga akan dilaporkan secara resmi kepada pihak pemerintah pusat dan provinsi.

"Ini akan saya laporkan ke atas, baik kepada Bapak Gubernur maupun kepada Menteri Dalam Negeri, karena ini dinanti-nanti oleh beliau-beliau," ujarnya.