DPRD Gorontalo Soroti Minimnya Anggaran Operational KPID

Keterbatasan anggaran dinilai menjadi hambatan utama bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Gorontalo dalam mengawasi penyiaran serta menangkal penyebaran berita hoaks. Penilaian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, Selasa (4/8/2026), dilansir dari Sharenews.

Masalah minimnya dana operasional ini mencuat saat jajaran komisioner KPID melakukan audiensi dengan pihak DPRD Provinsi Gorontalo. Komisi I DPRD selaku mitra kerja dilaporkan telah mengajukan usulan tambahan dana kepada pemerintah daerah setempat.

"Komisioner menyampaikan bahwa anggaran mereka selama ini sangat minim. Komisi I DPRD sebagai mitra kerja juga sudah mengusulkan penambahan anggaran tersebut kepada pemerintah daerah," kata La Ode Haimudin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Saat ini usulan alokasi dana tersebut masih dalam tahap penyusunan dan penyesuaian anggaran melalui sistem SIPD. Pihak legislatif berharap dana prioritas seperti gaji komisioner dan operasional dasar dapat terakomodasi.

"Kami berharap saat finalisasi dan penandatanganan nanti, kebutuhan anggaran KPID bisa terakomodasi. Terutama untuk hal mendasar seperti gaji komisioner dan pelaksanaan program-program yang memang menjadi tugas mereka," ujar La Ode Haimudin.

Langkah penguatan anggaran ini dinilai krusial di tengah maraknya arus informasi media sosial yang kerap tidak memenuhi norma penyiaran.

"Sekarang ini banyak informasi beredar. Tidak semua memenuhi norma dan aturan yang berlaku. Karena itu kami berharap KPID dapat menjalankan fungsinya dengan baik agar masyarakat tidak dibanjiri hoaks," kata La Ode Haimudin.

Kendati pengawasan terhadap platform media sosial memiliki batasan regulasi, KPID dianggap tetap memegang peran penting dalam memberikan edukasi publik.

"Media sosial memang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi paling tidak ada upaya pengendalian dan edukasi agar informasi tetap berada di jalur yang benar sesuai aturan," kata La Ode Haimudin.