Pemkab Bone Bolango Antisipasi Dampak Kekeringan Selama Musim Kemarau 2026

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana kekeringan yang diperkirakan berlangsung selama musim kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil untuk menekan dampak kemarau panjang yang berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih, merusak sektor pertanian, hingga memicu kebakaran hutan dan lahan. Dilansir dari Ulanda, rencana penanganan dan mitigasi bencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Kamis, 16 Juli 2026.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tingkat kekeringan di Provinsi Gorontalo pada periode Juli hingga September 2026 didominasi oleh kategori agak kering.

Meski demikian, BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah di provinsi tersebut akan masuk ke dalam kategori kering. Kondisi iklim ekstrem ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango karena wilayahnya tergolong rentan terhadap dampak kemarau panjang.

Potensi Dampak Sektoral

Pemerintah daerah mengidentifikasi beberapa ancaman nyata jika musim kemarau berlangsung lebih lama dari prediksi awal, salah satunya krisis pasokan air bersih. Krisis air bersih tersebut rawan terjadi di sejumlah kecamatan, khususnya pada wilayah pesisir serta dataran tinggi yang memiliki keterbatasan sumber air permukaan.

Sementara itu, di sektor pertanian, kekeringan berisiko menurunkan produktivitas lahan sawah dan hortikultura, bahkan memicu terjadinya gagal panen bagi para petani. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya debit air serta mengeringnya saluran irigasi primer maupun sekunder yang selama ini menjadi sumber pengairan utama. Selain masalah air dan pangan, peningkatan suhu udara yang disertai mengeringnya vegetasi berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di kawasan semak serta lahan terbuka.

Langkah Mitigasi dan Penanganan

Sebagai langkah penanganan cepat, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah memetakan wilayah-wilayah rawan yang berpotensi terdampak kekeringan.

Upaya taktis yang disiapkan meliputi pemantauan ketersediaan air bersih, koordinasi distribusi pasokan air kepada warga, serta peningkatan kesiapan personel dan alat evakuasi. Pemerintah daerah juga mengintensifkan sosialisasi agar masyarakat lebih menghemat penggunaan air bersih serta aktif mencegah aktivitas yang memicu kebakaran lahan. Pemkab Bone Bolango menegaskan bahwa keberhasilan penanganan dampak kekeringan ini membutuhkan kolaborasi erat dari seluruh elemen pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, hingga masyarakat.