Polemik Baju PKKMB UNG Memanas Usai Muncul Dugaan Selisih Pesanan dan Refund Mengambang

Persoalan pengadaan baju PKKMB di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kian memanas setelah muncul dugaan ketidaksesuaian jumlah pesanan dan tidak jelasnya mekanisme pengembalian dana mahasiswa, seperti dilansir dari Ulanda.

Data yang dihimpun menunjukkan total pemesanan baju mencapai 1.080 potong. Namun, sejumlah mahasiswa baru melaporkan menerima barang yang tidak sesuai dengan ukuran yang dipilih, bahkan ada yang belum menerima fisik baju tersebut.

Kondisi ini memicu pertanyaan terkait transparansi administrasi. Publik mempertanyakan kepastian jumlah baju yang diproduksi, total barang yang sudah disalurkan, serta bentuk pertanggungjawaban dana mahasiswa yang belum memperoleh haknya.

Seorang mahasiswa baru mengungkapkan bahwa desakan pengembalian dana telah disampaikan sebelum seluruh rangkaian acara berakhir. Namun, pihak BEM dinilai terus mengundur proses refund sejak gelombang pertama hingga kegiatan usai.

"Sudah banyak mahasiswa baru yang menuntut pengembalian dana. Tapi BEM seolah mengundur-undur proses refund sejak kloter pertama, mulai H-3 PKKMB tingkat universitas sampai kegiatan PKKMB selesai," ujarnya.

Keberatan ini telah disuarakan sejak tahap awal distribusi barang. Hingga kini, mekanisme serta kepastian jadwal pengembalian uang belum tersampaikan secara terbuka kepada para mahasiswa yang terdampak.

Munculnya selisih antara data pesanan dan barang yang diterima menggeser masalah ini dari sekadar kendala teknis menjadi isu akuntabilitas keuangan. Ketiadaan rincian resmi dari BEM UNG memperluas spekulasi di lingkungan kampus.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNG, Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa dan pihak terkait, selama didukung bukti yang konkret.

"Mahasiswa baru minta ketemu dengan saya langsung. Biar kita fasilitasi dan pertemukan," kata Amir Arham saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2026).

Ia menekankan pentingnya verifikasi data riil untuk memetakan titik permasalahan dalam rantai pengadaan tersebut.

"Ini soal kaus. Saya butuh data riil, apakah persoalannya di tingkat universitas, fakultas, jurusan, atau program studi," ujarnya.

Pihak rektorat meminta mahasiswa terdampak mengumpulkan bukti pemesanan, bukti pembayaran, rincian ukuran, serta fisik barang yang diterima untuk memperjelas gambaran kasus.

Isu ini memicu munculnya istilah "bau korupsi" di kalangan mahasiswa sebagai bentuk kecurigaan atas minimnya transparansi. Pengusutan secara terbuka melalui pembuktian data menjadi langkah mendesak untuk meredam spekulasi yang berkembang.

Para mahasiswa menuntut dua solusi mendasar, yakni penerimaan baju sesuai pesanan atau pengembalian utuh dana yang telah disetorkan apabila pesanan tidak dapat dipenuhi.