DKP Gorontalo Gandeng Pesisir Cegah Penangkapan Ikan Merusak

Upaya pencegahan praktik penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing terus diperkuat di wilayah perairan Gorontalo Utara. DKP Provinsi Gorontalo menggandeng masyarakat pesisir untuk memperketat pengawasan sumber daya kelautan, dilansir dari Gotimes.

Langkah pengamanan ini diwujudkan melalui Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berlangsung pada 11–12 Agustus 2026. Area penyisiran difokuskan di Perairan Laut Sumalata dan sekitarnya.

Pelaksanaan operasi di lapangan melibatkan Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), serta Pokmaswas Pantai Diyonumo, Maritim, dan Arung Samudera.

Aksi pengawasan ini digelar merespons laporan Pokmaswas terkait dugaan aktivitas destructive fishing di perairan Sumalata. Maraknya indikasi penggunaan bahan peledak serta kompresor yang melanggar aturan menjadi perhatian utama.

Praktik penangkapan ikan secara ilegal dinilai DKP Provinsi Gorontalo dapat merusak kelestarian ekosistem laut. Aktivitas berbahaya tersebut juga berisiko tinggi mengancam keselamatan para pelaku maupun warga di sekitar perairan.

Guna memperkuat dasar hukum, operasi ini menjalankan amanat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 296/24/IX/2025 mengenai Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan dengan Cara Merusak di Perairan Gorontalo Utara.

Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga wilayah laut.

"Laut adalah sumber kehidupan kita bersama. Karena itu, menjaganya bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau laut kita jaga, maka sumber penghidupan masyarakat pesisir dan nelayan juga akan terus terjaga," ujar Aryanto.

Aryanto turut menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif Pokmaswas yang responsif memberikan laporan di lapangan.

Menurutnya, peran serta warga lokal menjadi kunci utama dalam mempercepat alur informasi dan memperkuat sistem pengawasan kelautan.

"Kami sangat mengapresiasi laporan dan partisipasi POKMASWAS. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga laut semakin baik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi dengan masyarakat menjadi sangat penting," katanya.

Pengawasan berbasis masyarakat terus didorong DKP Provinsi Gorontalo sebagai strategi prioritas guna menekan angka illegal fishing maupun destructive fishing.

Sinergi antara Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, Pokmaswas, aparat hukum, dan nelayan diharapkan mampu mempercepat deteksi dini pelanggaran di laut.

Langkah kolaboratif ini ditujukan agar pemanfaatan ruang perairan Laut Sulawesi, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

"Menjaga laut hari ini adalah investasi untuk kehidupan masyarakat pesisir dan generasi yang akan datang," tegas Aryanto.